RM.id Rakyat Merdeka – Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Maman menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo membentuk kementerian baru yang fokus pada penyelenggaraan haji dan umrah. Menurutnya, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah menandai keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah.
Baca juga : Menkeu Purbaya: Ekonomi Tumbuh 8 Persen Jika Digerakkan Mesin Negara Dan Swasta.
“Kami tentu menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Tetapi yang lebih penting, jangan sampai kementerian ini terjebak pada masalah klasik, yakni korupsi,” ucap politisi PKB ini, Kamis (11/9/2025).
Maman menegaskan, pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Ia menekankan, praktik korupsi dalam pengelolaan haji bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti perasaan umat Islam yang menunaikan rukun Islam kelima dengan penuh pengorbanan.
Baca juga : Kemenag Akhiri Tugas Haji dengan Indeks Sangat Memuaskan dari Jemaah
Dia juga menekankan, penyelenggaraan ibadah haji ke depan harus semakin profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan jemaah. Hal ini mencakup manajemen kuota, sistem digitalisasi pendaftaran, transparansi biaya, penyediaan akomodasi dan transportasi yang layak, hingga penguatan layanan kesehatan.
“Jemaah haji harus berangkat dengan tenang dan kembali dengan selamat. Negara berkewajiban memastikan semua aspek perjalanan dan ibadah berjalan lancar. Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang profesional, bukan sekadar seremoni atau kepentingan politik,” kata Maman.
Baca juga : Dukung Kementerian Haji dan Umrah, LDII Dorong Gus Irfan Transformasi Pelayanan
Selain itu, politisi asal Dapil Jawa Barat IX itu juga mendorong adanya sinergi antara Pemerintah, DPR, ormas Islam, dan masyarakat sipil dalam pengawasan haji. Ia menyebut, pengawasan publik yang kuat adalah kunci agar kementerian baru ini tetap berada di jalur yang benar.
“DPR siap bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam membangun sistem penyelenggaraan haji yang bersih. Namun, kami juga akan menjadi mitra kritis agar setiap rupiah dan setiap kuota haji digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
