RM.id Rakyat Merdeka – Setelah disorot, dikritik, dan didemo, DPR berjanji akan lebih merakyat. Semoga para wakil rakyat ini tidak cuma omon-omon. Namun, sungguh-sungguh mengubah gaya bicaranya dan perilakunya menjadi lebih dicintai rakyat.
Janji tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat menerima audiensi para akademisi dan tokoh keagamaan yang tergabung dalam Mujadalah Kiai Kampung (MKK), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Dalam pertemuan ini, Puan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syansurijal. Sementara, para tokoh MKK yang hadir di antaranya peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, dan pakar komunikasi Effendi Gazali.
Kepada para tokoh lintas profesi tersebut, Puan menegaskan, anggota DPR tak akan elitis lagi. DPR juga akan menelurkan kebijakan pro rakyat.
“Prinsipnya, kami akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Tak lagi elitis dan akan merakyat. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” kata Ketua DPP PDIP ini.
Puan memastikan, DPR bakal menjalankan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Yakni, dengan memperkuat transparansi dengan mempublikasikan segala kegiatan melalui situs resmi DPR.
Putri bungsu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini juga berjanji, DPR akan mengutamakan kualitas dalam melaksanakan kerja-kerja legislasi. Termasuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang. “DPR lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” janji Puan.
Mendengar janji ini, Siti Zuhro lega. “Yang paling melegakan adalah DPR berkomitmen tak elitis lagi. DPR yang mendengarkan dan membuka diri,” kata pemerhati politik tersebut.
Baca juga : IHSG Pulih Cepat Pasca Demo, RI Masih Jadi Magnet Investor
Selain itu, kata Siti, DPR menyepakati tunjangan kompensasi rumah bagi anggota DPR tidak jadi diberikan, kunjungan ke luar negeri dihentikan, kecuali untuk Ketua atau yang mewakili Ketua DPR.
Siti menyampaikan, dalam pertemuan itu, pihaknya meminta DPR menjalankan fungsinya sebagai representasi masyarakat secara efektif, termasuk dalam pengawasan konstruktif jalannya Pemerintahan. “Tidak boleh lagi missed. Mari publik terus mengawasi,” ajak dia.
Sebelum bertemu tokoh lintas profesi, Puan memimpin pertemuan bersama pimpinan DPR dan pimpinan fraksi partai politik di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Pertemuan ini dihadiri seluruh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, serta semua Ketua Fraksi di DPR. Puan bertemu para pimpinan fraksi. Puan membahas transformasi dan reformasi DPR.
“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan, melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR. Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tuturnya.
Seluruh Fraksi di DPR pun sepakat dan solid memperbaiki kinerja lembaga legislatif. Fraksi PKB siap menjalankan reformasi yang dipimpin Puan.
“Kami dalam soliditas memperbaiki kinerja DPR. Semua sepakat transformasi DPR agar lebih baik kinerjanya. Baik pengawasan, aspirasi, dan lain-lain,” ujar Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid.
Ketua Fraksi Golkar DPR Sarmuji memastikan, parlemen siap memperbaiki diri. Dia yakin, DPR akan berubah menjadi lebih baik. “Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi sudah bertemu dan punya semangat yang sama,” katanya.
Baca juga : Prabowo Kunjungan ke China, Situasi Dalam Negeri Aman
Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan memastikan, para legislator terbuka dikritik dan siap menerima aspirasi dan tuntutan rakyat. Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini tidak menampik gelombang protes yang berujung amuk massa, di antaranya dipicu dua pasukannya di Senayan yaitu Eko Patrio dan Uya Kuya.
“Fraksi PAN komit menjadikan DPR sebagai lembaga yang lebih terbuka. DPR akan semakin dekat dengan rakyat,” kata Putri Zulhas dalam pernyataannya, Jumat (5/9/2025).
Senada, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron memastikan fraksinya akan bekerja lebih baik di Senayan. DPR, kata dia, sebenarnya telah membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). “Pembentukan badan baru ini sebagai keseriusan DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat,” kata Herman, Jumat (5/9/2025).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengakui, gelombang protes belakangan jadi momentum evaluasi menyeluruh bagi penyelenggaraan negara. “Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, terutama dalam keteladanan pola hidup sederhana,” kata Al Muzzammil.
Mendengar ini, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menegaskan, akan mencatat janji-janji DPR. Dia mewanti-wanti, DPR harus membuktikan komitmen bahwa mereka tak lagi akan besikap elitis namun akan merakyat.
“Jangan hanya omon-omon. Karena saat ini masyarakat sedang melakukan koreksi terhadap lembaga yang dipimpin oleh Puan,” tegas Fernando, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, Jumat (5/9/2025) malam.
Selain itu, DPR juga harus bisa menunjukkan sebagai representasi rakyat yang aktif. Anggota DPR harus menjadi garda terdepan mendengarkan aspirasi dan memperjuangkannya. Jangan melakukan perubahan setelah masyarakat marah dan ada korban jiwa serta perusakan fasilitas umum.
Baca juga : Badiul Hadi: Pemerintah Harus Kasih Contoh Dulu
“Komitmen merakyat harus dibuktikan dengan semakin mudahnya rakyat memasuki Gedung DPR, jangan seperti sekarang ini,” tekannya.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa melihat, transformasi DPR masih bersifat simbolis. Belum menyentuh persoalan mendasar yang disorot publik.
“DPR menunjukkan niat baik, tapi belum menyentuh isu krusial,” katanya.
Reformasi DPR, kata dia, semestinya melibatkan partisipasi publik serta dilakukan transparan. Bukan sekadar pertemuan internal di kalangan elite parlemen. “Tanpa perubahan struktural dan budaya politik, DPR hanya berganti citra, bukan karakter,” sebutnya.
Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hairunnas melihat, pertemuan antara DPR dengan beragam elemen masyarakat sebagai sinyal awal keterbukaan.
“Ini momentum penting mendorong transparansi dan inklusivitas. Jangan sekadar seremoni. Sebab, selama ini negosiasi publik atas isu-isu mendesak kerap mandek di ruang kekuasaan,” kata Hairunnas, dalam pernyataannya, Jumat (5/9/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
