Inilah Strategi Bank BTN Wujudkan Program Tiga Juta Rumah

Di tengah masih tingginya backlog perumahan nasional, pemerintah terus menggeber Program Tiga Juta Rumah demi memperluas kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebagai bank pelat merah yang telah lama fokus pada pembiayaan sektor perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau Bank BTN kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung realisasi target nasional ini. Sebab Program ambisius pemerintah itu tak akan bisa terwujud tanpa peran kuat sektor perbankan.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Majalah Property and the City, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Gafar, memaparkan secara lugas bagaimana BTN membentangkan jalan agar mimpi masyarakat memiliki rumah tak hanya jadi milik kalangan mapan, tapi juga mereka yang berada di segmen rentan, yakni MBR dan pekerja informal.

Sebagai bank pelaksana utama dalam program KPR subsidi, Bank BTN terus memperkuat komitmennya dalam mendukung target pemerintah membangun tiga juta rumah itu. Program ini di antaranya dijalankan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera, yang ini menjadi andalan dalam pembiayaan bagi MBR.

Untuk mempercepat dan memperluas penyaluran, BTN menerapkan sejumlah strategi agresif. Di antaranya: Kemitraan berbasis payroll guna mempermudah proses verifikasi debitur, optimalisasi portal digital BTN Properti, dan digitalisasi menyeluruh dalam proses bisnis KPR.

“Transformasi digital menjadi kunci agar proses lebih cepat, transparan, dan inklusif,” ujar Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar kepada Majalah Property and the City, Jakarta, (24/04/2025).

BTN juga terus mendorong pemerintah memberikan relaksasi bagi MBR, meningkatkan produktivitas dan kualitas penyaluran KPR subsidi, serta memperluas jaringan kemitraan antar lembaga. Tak hanya itu, program penghargaan bagi pengembang rumah subsidi turut diluncurkan sebagai insentif untuk mendorong partisipasi swasta dalam program ini.

Digitalisasi dan Inovasi Bank BTN Perkuat Penyaluran KPR

Di tengah tantangan penyaluran KPR subsidi yang kian kompleks, Bank BTN terus memacu transformasi layanan dengan pendekatan digital dan pengembangan produk baru. Strategi ini penting, mengingat bank pelat merah tersebut mengemban porsi dominan dalam skema FLPP, dengan penyaluran mencapai lebih dari dua juta unit sejak 2010 atau sekitar 81,8 persen dari total nasional, baik konvensional maupun lini syariahnya.

Hirwandi menegaskan bahwa dengan kualitas penyaluran tetap dijaga, kini rasio kualitas kredit KPR Sejahtera FLPP tergolong masih baik, berkisar di bawah 1.5%.

Untuk menghindari “kebocoran” atau hal-hal tak diinginkan lainnya, dan supaya mempercepat proses dan memangkas hambatan administratif, BTN menekankan pentingnya digitalisasi, bahkan mengarah ke mengandalkan, khususnya melalui portal BTN Properti. Melalui portal atau aplikasi ini, debitur dapat mengajukan KPR secara daring, dan pengembang juga bisa langsung mendaftarkan proyek perumahan mereka.

“Portal BTN Properti bukan hanya alat verifikasi, tapi juga menjadi jembatan antara pengembang dan calon debitur, yang menjadikan proses lebih cepat, transparan, dan efisien,” ujar Hirwandi.

Tak berhenti pada digitalisasi, BTN kini juga tengah mengembangkan skema KPR Mikro, menyasar segmen masyarakat berpenghasilan tanggung dan pekerja informal yang selama ini sulit dijangkau oleh sistem konvensional. Inovasi ini bertujuan menurunkan risiko kredit sekaligus memperluas inklusi pembiayaan perumahan.

“Skema mikro ini penting karena banyak pekerja informal belum terlayani optimal. Inilah bentuk nyata inklusi finansial dalam sektor perumahan,” imbuhnya.

Dengan kombinasi digitalisasi dan inovasi produk, BTN berharap penyaluran KPR subsidi tidak hanya cepat dan tepat sasaran, tapi juga mampu menjawab tantangan zaman dan menjangkau lebih banyak kelompok rentan.

BTN Jaga Suku Bunga KPR Tetap Terjangkau

Dalam upaya menjaga aksesibilitas masyarakat terhadap kepemilikan rumah, Bank BTN terus berupaya menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga kompetitif dan tenor panjang. Untuk KPR non-subsidi, BTN menawarkan suku bunga di bawah 10% dan jangka waktu kredit hingga 25 tahun—strategi yang menyasar kalangan berpenghasilan menengah ke atas (affluent).

“Fleksibilitas tenor dan bunga rendah di awal masa pinjaman menjadi daya tarik utama bagi segmen komersial,” kata Hirwandi. Ia menambahkan bahwa skema ini tetap feasible secara bisnis karena perhitungan margin, biaya dana (cost of fund), dan overhead tetap dikalkulasi secara cermat sesuai kondisi pasar.

Sementara itu, untuk KPR subsidi, BTN menawarkan suku bunga tetap 5% sepanjang masa kredit. Skema ini dimungkinkan berkat dukungan pembiayaan jangka panjang dari pemerintah, yang menanggung 75% dana dengan bunga hanya 0,5 persen. Meski margin keuntungan yang diperoleh di bawah standar Bank Indonesia (di bawah 1,5 persen), BTN tetap berkomitmen menjalankan skema ini demi mendukung kepemilikan rumah bagi MBR.

Namun demikian, Hirwandi menekankan pentingnya dukungan lanjutan dari pemerintah untuk mengembangkan model pembiayaan subsidi yang lebih berkelanjutan. “Tanpa penguatan skema, keberlangsungan bank penyalur dalam program subsidi ini akan sulit dijaga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Reformulasi Skema Subsidi dan Sinergi Lintas Kementerian

Sekali lagi, target ambisius pemerintah membangun tiga juta rumah itu bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan pembiayaan jangka panjang. Dalam hal ini, Bank BTN menilai perlunya reformulasi kebijakan untuk menjaga keberlangsungan program.

“Skema FLPP saat ini memang memberikan fasilitas likuiditas dengan komposisi dana 75 persen dari pemerintah dan 25 persen dari bank penyalur. Namun, margin keuntungan yang diterima bank relatif rendah, sehingga sustainability jangka panjang perlu dipikirkan kembali,” kata Hirwandi

Dengan suku bunga tetap 5 persen, skema subsidi tersebut memang sangat membantu MBR, namun di sisi lain menekan margin bank penyalur hingga di bawah standar yang dianjurkan Bank Indonesia.

BTN juga menyoroti pentingnya sinergi antara perbankan, Kementerian PKP, Perumnas, serta para pengembang. Menurut Hirwandi, koordinasi lintas instansi ini telah menunjukkan hasil positif melalui berbagai kebijakan yang mendukung penyaluran KPR subsidi.

Beberapa langkah konkret pemerintah yang diapresiasi antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta kerjasama strategis dengan berbagai kementerian seperti Kemendikdasmen, Kemenaker, dan Kemenkes untuk menjangkau pekerja sektor formal.

“Langkah-langkah ini mempercepat penyaluran dan memperluas jangkauan program perumahan, namun tetap ada ruang perbaikan pada skema dan tata kelola agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lapangan,” ujarnya.

Benar saja, kebijakan insentif dari pemerintah, seperti pembebasan PPN DTP, BPHTB, dan yang lainnya itu terbukti menjadi katalis bagi peningkatan minat masyarakat terhadap kepemilikan rumah. Insentif tersebut tidak hanya memberi dorongan pada sektor properti, tetapi juga langsung berdampak pada peningkatan penyaluran KPR.

Sebagai bank penyalur utama KPR subsidi, Bank BTN mencatat lonjakan realisasi KPR subsidi sebesar 7,1 persen secara tahunan (year-onyear) pada kuartal pertama “Insentif ini memberikan angin segar bagi semua lini bisnis perumahan, baik KPR maupun pembiayaan mandiri,” terang Hirwandi.

Tantangan Pembiayaan KPR

Di balik komitmen kuat Bank BTN dalam mendukung program kepemilikan rumah untuk MBR, terdapat tantangan signifikan dalam menjangkau kelompok pekerja informal. Meski menjadi bagian penting dari sektor tenaga kerja nasional, pekerja informal masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses fasilitas KPR.

Menurut Hirwandi, realisasi penyaluran KPR bagi pekerja informal masih sangat rendah, hanya sekitar 8–9 persen dari total penyaluran BTN. “Padahal berdasarkan data BP Tapera, BTN menyumbang sekitar 76,5 persen dari total penyaluran ke segmen informal jika dibandingkan dengan seluruh bank penyalur,” jelasnya.

Hirwandi menjabarkan bahwa ada tiga tantangan utama yang menyebabkan rendahnya angka ini. Pertama, tingkat affordability yang rendah — sekitar 60 persen pekerja informal memiliki penghasilan gabungan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Kedua, risiko kredit yang tinggi akibat fluktuasi pendapatan dan ketiadaan catatan keuangan formal, membuat bank lebih berhati-hati. Ketiga, belum tersedia skema subsidi khusus yang dirancang untuk pekerja informal, sehingga penyaluran lebih banyak diarahkan ke sektor formal yang dinilai lebih rendah risikonya.

“Kita membutuhkan skema pembiayaan yang lebih inklusif, khusus bagi segmen informal, agar mereka juga memiliki akses yang layak terhadap perumahan,” pungkas Hirwandi.

Akhirnya, Bank BTN sadar bahwa akses masyarakat untuk memiliki hunian yang layak, bukan sekadar urusan bisnis. Ini adalah soal keadilan sosial, soal bagaimana negara hadir melalui peran perbankan. Lewat berbagai skema inovatif, digitalisasi, dan kerja sama lintas sektor, BTN membuktikan komitmennya untuk menjadi bank pilihan masyarakat dalam pelbagai kebutuhannya, “Karena Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini”.