IKN Tak Lagi Andalkan APBN, Investor Terus Berdatangan?

Nasib IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat menjadi teka-teki bahkan setelah Prabowo mengumumkan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN akan dilakukan pada 2028 mendatang. Namun akhirnya, tekateki tersebut dijawab oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi yang menegaskan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan.

baca juga, Anggaran Minim di Tengah Target Ambisius: Realistiskah Program 3 Juta Rumah?

“Komitmen pembangunan IKN itu tidak ada turun sama sekali. Komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN (Investasi IKN) itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi,” ujar Dedek Prayudi atau yang akrab disapa Uki, Jumat (17/1/2025).

Uki menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, pembangunan IKN tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pembangunan IKN yang tadinya 100 persen itu APBN, lama-lama di sini proporsi APBN memang harus dikurangi. Dan di sini investor baik itu asing maupun dalam negeri sudah melihat bahwa negara itu serius membangun IKN, baru mereka kemudian masuk untuk menanamkan modalnya,” lanjut Uki.

Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pendanaan untuk pembangunan IKN (investasi IKN dapat bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber lain tersebut mencakup skema pendanaan dari kontribusi swasta, pembiayaan creative financing, hingga pajak khusus IKN.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelumnya mengungkapkan bahwa pembangunan IKN sebagai ibu kota baru yang utuh membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Dari total tersebut, sekitar 19-20 persen atau setara dengan Rp 93,2 triliun akan berasal dari APBN.

Dengan demikian, sisa pendanaan untuk proyek IKN akan diisi oleh investor, yang diharapkan berperan besar dalam kelancaran pembangunan ibu kota baru ini.

Sedangkan berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan IKN telah menelan APBN sebesar Rp 83,4 triliun, terhitung per 4 Juli 2024.

Lebih dari 500 Investor Tunjukkan Minat ke IKN

OIKN telah menerima lebih dari 500 letter of intent (LoI) atau surat pernyataan minat investasi dari para calon penanam modal. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, pada Senin (18/11/2024).

“500 lebih, yang paling penting kan adalah LoI yang memang betul-betul untuk investasi ya, jadi yang kita proses LoI yang investasi,” ucap Agung.

Minat investasi IKN tidak hanya datang dari badan usaha yang berencana menanamkan modalnya, tetapi juga melibatkan vendor dan kontraktor yang menawarkan berbagai layanan.

Agung menjelaskan bahwa investor IKN akan mendapat insentif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.

“Insentif berinvestasi di IKN sangat menarik, dan Otorita IKN memang membuka seluas luasnya kerja sama dengan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri,” kata Agung.

Pemerintah Petakan Berbagai Lokasi Pembangunan Jalan di IKN

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut, pembangunan IKN ini akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

Saat ini ini pihaknya tengah memetakan lokasi pembangunan jalan di IKN, Kalimantan Timur. Pemetaan itu untuk mendukung kelengkapan sarana dan prasarana sebelum kegiatan pemerintahan resmi dilakukan di IKN pada 2028 mendatang.

“Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan. Bapak Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028,” ujar Basuki, Minggu (19/1/2025).

“Mulai Januari 2025, kami memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” lanjutnya.

#IKN #IbuKotaNusantara #investasiIKN #APBNIKN #investorIKN #pembangunanIKN #proyekIKN #nusantara #kalimantantimur #pendanaanIKN #proyekstrategisnasional #investasiswastaIKN #investorasingIKN #investordomestikIKN #potensiinvestasiIKN #peluanginvestasiIKN #proyekpemerintah #ekonomiIKN #pembangunanberkelanjutan #beritaproperti #news #propertyandthecity