RM.id Rakyat Merdeka – Penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) ditetapkan sebagai prioritas nasional. Pemerintah akan menggunakan dana siap pakai (DSP) untuk membantu para korban dan mempercepat penanganan darurat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dalam konferensi pers penanganan bencana di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta para Kepala Staf Angkatan.
Pratikno mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran untuk menjadikan bencana di Aceh dan Sumatera sebagai perhatian utama dan memaksimalkan seluruh sumber daya negara.
Baca juga : Mendagri: Mereka Tetap Kerja Dengan Kemampuan Seadanya
“Bapak Presiden meminta agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional. Dana dan logistik nasional disiapkan secara penuh, termasuk penggunaan dana siap pakai pada masa tanggap darurat,” kata Pratikno.
Ia menegaskan, presiden meminta seluruh aparatur negara hadir di tengah masyarakat. Kepala negara bahkan telah meninjau langsung lokasi terdampak untuk mendengarkan keluh kesah warga.
“Bapak Presiden memastikan negara tidak meninggalkan masyarakat sendirian dalam situasi ini,” ujarnya.
Menurut Pratikno, presiden juga menekankan agar seluruh kementerian/lembaga bergerak cepat, mulai dari evakuasi, pemulihan listrik dan jaringan telekomunikasi, pembukaan akses jalan dan jembatan, hingga penyediaan makanan siap saji melalui dapur lapangan dan layanan gizi seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis.
Baca juga : Jalan Kaki Ratusan KM, Seharian Nggak Makan
“Seluruh lembaga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan fasilitas vital,” tambahnya.
Menindaklanjuti instruksi itu, kata dia, pemerintah mengerahkan kapasitas logistik nasional secara maksimal. Pesawat angkut A400 dikerahkan untuk membawa bantuan skala besar, sementara airdrop dilakukan menggunakan CN295, A-2904, dan C-130J Super Hercules.
Lebih dari 50 helikopter milik TNI, Polri, dan BNPB diterjunkan untuk menjangkau wilayah yang terisolasi akibat kerusakan akses darat.
“Ini adalah penanganan nasional dengan penggunaan sumber daya maksimal pemerintah pusat,” ujar Pratikno.
Baca juga : Kayu Gelondongan Di Banjir Sumatera, KLH Akan Panggil 8 Perusahaan
Selain itu, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 500 ribu ton bantuan untuk warga terdampak, termasuk sembako, makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya.
Pratikno menyampaikan, pemerintah terus memperkuat distribusi logistik melalui posko terpadu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Pos pendamping nasional dari BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait juga telah berada di lapangan.
Ia menambahkan, pemerintah mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja satu tahun. Publik diharapkan dapat mengawal seluruh proses tersebut secara transparan.
Sementara, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, pemerintah dapat menggunakan dana on call di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, termasuk pemulihan pascabencana. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
