RM.id Rakyat Merdeka – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2025. Pembukaan masa sidang dan HUT DPD ini juga bertepatan dengan Perayaan Hari Ulang Tahun DPD ke-21 dan Hari Sumpah Pemuda ke-27.
Rapat Paripurna DPD ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung. Rapat paripurna ini diikuti oleh 55 anggota dan turut menghadirkan para Finalis dan Pemenang DPD Award.
“Kehadiran para finalis merupakan wujd nyata dari semangat dan dedikasi luar biasa dari berbagai daerah untuk Indonesia agar terus berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hemas saat membuka Rapat Paripurna DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Hemas lalu memberikan ucapan selamat kepada para pemenang DPD Award 2025. Dia berharap DPD Award ini dapat terus menjadi sumber inspirasi untuk terus melahirkan karya dan inovasi yang membawa manfaat besar bagi bangsa dan negara.
“Penghargaan Ini bukan hanya bentuk apresiasi tapi juga symbol semanagt kebersamaan dan kemanjuan daerah yang menjadi kekuatan utama dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil dan Sejahtera,” ucapnya.
Lebih lanjut, istri Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Mamengkubuwono X ini menegaskan DPD memberikan perhatian serius terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan terobosan strategis dari Pemerintah untuk memperkuat ketahanan gzi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Baca juga : Pemakzulan Bupati Pati Diputuskan Akhir Bulan
Diungkapkannya, Program MBG ini telah menjangkau jutaan siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan masyarakat dan lainnya, sebagai upaya menekan angka stunting, malnutrisi, dan meningkatkan kualitas hidup.
Namun demikian, pihaknya mencermati sejumlah permasalahan yang muncul dalam pelaksananya, antara lain terbatasnya dapur atau unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil yang menyebabkan cakupan belum maksimal dan kejadian racunan masal di beberapa wilayah.
DPD juga mencermati potensi risiko tata kelola dan anggaran yang harus mendapatkan perhatian lebih dari kita semua.
“Oleh karena itu, DPD RI mendorong agar Pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi, serta evaluasi menyeluruh terhadap MBG agar program ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
DPD RI, sambung Hemas, juga memberikan perhatian yang serius terhadap pengawasan anggaran dan pembangunan daerah. Dijelaskannya, DPD telah mendengar laporan dari berbagai daerah yang menggaris bawahi kekhawatiran serius terhadap penurunan dana transfer keuangan daerah.
Sebab, di tengah upaya daerah mempercepat pembangunan, justru terjadi penurunan dana alokasi khusus (DAK) fisik yang berpotensi besar memperlambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.
Baca juga : Polda Lampung Cek Langsung Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah
Untuk itu, DPD harus hadir untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran pusat tidak menjadi hambatan dan menaikkan akselarator bagi kemajuan daerah.
“Pemerataan pembangunan tidak akan mencapai jika alokasi DAK sebagai stimulus fisik justru tergerus. Kami mendesak Pemerintah pusat untuk menjaga komitmen alokasi DAK fisik agar pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana serta memastikan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) tepat sasaran,” ungkapnya.
Selanjutnya, sambung senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta ini, pihaknya juga mencermati isu pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
Sebab dalam pelaksanaan reses kemarin, pihaknya menemukan berbagai masalah antara lain, kekurangan tenaga pengajar di banyak wilayah yang berpotensi mengancam kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Di saat yang sama, kita harus mencegah bonus demokrapi menjadi bencana pengangguran, isu krisis ketenaga kerjaan dan kesenjangan sosial menjadi tantangan berat bagi generasi muda. Di mana jika mereka pasif, bonus demografi akan berubah menjadi bonus pengangguran,” ingatnya.
Olehnya itu, DPD RI meminta Pemerintah daerah dan pusat segera menyusun strategi ketenaga kerja yang pro-daerah, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
Baca juga : Direksi Jasa Raharja Dukung Program Relaksasi PKB Hingga Desember 2025
DPD RI juga menyoroti isu-isu keamanan dan ketertiban yang meresahkan masyarakat. Kejadian seperti kasus premanisme dan tindakan yang melanggar norma sosial di daerah. Meskipun lokal, namun mencerminkan adanya kerentanan sosial dan ketidaktegasan hukum.
“Peningkatan kasus intimidasi dan serangan fisik terhadap jurnalis dan pembela HAM yang semakin masif di tahun 2025 menunjukkan peningkatan ancaman terhadap kebebasan sipil dan pers yang juga berakar di daerah,” katanya.
Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas untuk memasukkan stabilitas dan keamanan di tingkat lokal agar setiap warga negara termasuk para aktivis dan pers dapat menjalankan kehidupan mereka tanpa rasa takut.
“Daerah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya, (5:08) bebas dari permanisme dan segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban hukum. Isu-isu ini adalah cerminan suara rakyat yang kita wakili,” tegasnya.
Hemas memastikan DPD berkomitmen menindaklanjuti semua permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dia meminta seluruh alat kelengkapan DPD RI yang terkait dapat menjadikan isu-isu krusial tersebut menjadi fokus utama untuk diindaklanjuti.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
