Fahri Hamzah Ingin Ada ‘Bulog’ Khusus Perumahan, Ini Tujuannya

Jakarta, propertyandthecity.com – Untuk mengatasi persoalan backlog perumahan yang mencapai belasan juta unit, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengusulkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk membentuk lembaga seperti Perum Bulog, yang berfungsi sebagai offtaker perumahan subsidi dari perusahaan milik negara.

“Saya tadi mengajukan usulan kepada Menteri BUMN Pak Erick untuk memikirkan berdirinya Bulog untuk perumahan ini,” ujar Fahri, pada Jumat (25/7/25).

Fahri menjelaskan, lembaga ini nantinya akan berperan mengambil alih rumah-rumah yang dibangun oleh perusahaan konstruksi, mirip dengan peran Bulog yang menyerap gabah dari petani. Lembaga tersebut akan fokus pada rumah-rumah sosial atau subsidi yang telah memperoleh izin dari pemerintah.

Ia meyakini inisiatif ini dapat menjadi solusi terhadap persoalan backlog perumahan yang saat ini mencapai 15 juta unit.

Lebih jauh, Fahri menuturkan kehadiran offtaker di sektor perumahan dapat membantu menekan harga jual rumah subsidi. Hal ini dimungkinkan dengan adanya harga pembelian pemerintah (HPP), yang tidak akan merugikan pihak pengembang.

“Sekarang sudah ada HPP kan, FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) kan sudah ada, tapi nanti lebih lagi karena elemen subsidinya kita pindahkan, dari subsidi cicilan, kepada subsidi tanah,” ujar Fahri, dikutip dari media Antara.

Fahri menambahkan, peran lembaga ini tidak hanya terbatas pada rumah tapak subsidi, tetapi juga untuk rumah vertikal atau rumah susun.

Namun demikian, gagasan mengenai Bulog perumahan ini masih dalam tahap awal. Fahri menyebut, Kementerian PKP bersama Kementerian BUMN masih akan melakukan kajian lebih lanjut terkait implementasinya.

Ia juga menegaskan belum ada batas waktu tertentu untuk merealisasikan usulan ini, tetapi berharap bisa segera diwujudkan.

“Kami sepakat bahwa kami akan mendalami dulu, nanti antara tim (Kementerian PKP dan Kementerian BUMN) kami perkuat dulu untuk mengambil best practice yang ada di seluruh dunia. Tentu dengan izin Presiden, ini bisa mulai dijalankan,” ujar Fahri.