Jakarta, propertyandthecity.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (PHRI DK Jakarta) menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri hotel dan restoran di ibu kota. Pasalnya, pada triwulan pertama 2025 terlihat adanya tren penurunan yang cukup mengkhawatirkan bagi para pelaku usaha.
Survei terbaru yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI DK Jakarta pada April 2025 terhadap para anggotanya mencatat 96,7% hotel mengalami penurunan tingkat hunian. Kondisi ini memaksa banyak pelaku usaha untuk melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jumlah tenaga kerja.
Beberapa faktor utama dinilai menjadi pemicu memburuknya kondisi industri perhotelan. Berdasarkan survei yang sama, 66,7% responden mengungkapkan penurunan terbesar berasal dari segmen pasar pemerintahan, yang terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran dari berbagai instansi pemerintah.
“Ini karena adanya pengetatan anggaran, sebagaimana kita tahu hotel-hotel itu memang salah satu sumber penting mulai dari hunian kamar, (ruang) meeting, juga restoran itu berasal dari pemerintah,” ujar Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono dalam konferensi pers daring, Senin (26/5/2025).
Sebanyak 70% pemilik hotel menyatakan akan mengurangi jumlah karyawan, dengan perkiraan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 10-30%. Selain itu, 90% responden mengaku telah mengurangi jumlah pekerja harian, dan 37,7% lainnya menyatakan akan mengurangi staf tetap.
Ketidakpastian ini membuat para pelaku usaha hotel merasa cemas. Jika penurunan okupansi berlangsung terus-menerus, dampaknya bisa merembet ke sektor lainnya. Iwantono pun berharap pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran secara selektif agar tidak berdampak pada sektor-sektor penting.
“Jika ingin dilakukan penghematan tolong selektif ya, dalam artian sekiranya hal-hal yang tidak perlu dikurangi seperti yang menyangkut kehidupan orang banyak, karena ini dapat berdampak luas dan tentu dampaknya ke masyarakat,” jelasnya.
“Dari adanya penghematan itu kan uangnya pasti nggak dikantongin kan, pasti akan dibelanjakan juga tapi hanya satu sektor ke sektor lain. Waktu pembelanjaan ini saya berharap industri hotel dan restoran termasuk yang diperhitungkan, misalnya untuk kasih subsidi atau kalau ada orang yang mau berwisata ke suatu daerah bisa didukung,” lanjutnya.
Tak hanya karena anggaran pemerintah yang diketatkan, tantangan bagi industri hotel juga datang dari melonjaknya biaya operasional dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan ini tak sebanding dengan performa okupansi hotel yang justru terus melemah.
“Misalnya kita lihat tarif PDAM mengalami kenaikan hingga 71% dan harga gas melonjak 20%. Kenaikan harga ini tentu sangat menyulitkan bagi kita,” ungkap Iwantono.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan perekonomian, terutama di sektor perhotelan. Iwantono juga mengusulkan agar dilakukan penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antar instansi agar lebih efisien dan transparan.
Selain itu, peninjauan ulang terhadap kebijakan tarif air, harga gas, dan UMP sektoral juga dinilai penting untuk dilakukan.
Jika tidak segera ditangani, industri hotel dikhawatirkan akan mengalami krisis berkepanjangan yang efeknya bisa menjalar ke sektor lain. Dukungan dari pemerintah sangat diharapkan untuk memulihkan kembali bisnis perhotelan dan menggairahkan roda perekonomian masyarakat.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/efisiensi-anggaran-pemerintah-bikin-pegusaha-hotel-menjerit-badai-phk-mengancam/
