RM.id Rakyat Merdeka – Dua presiden buruh dengan basis massa terbesar di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap tegaknya supremasi sipil di Tanah Air. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan, komitmennya mendukung Polri dalam menegakkan hukum, khususnya terkait aksi pembakaran fasilitas umum, Gedung DPRD, dan berbagai sarana publik lainnya.
“Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya. Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum,” kata Andi Gani, di Jakarta, Minggu (14/9/2025).
Namun, Andi Gani meminta agar pengunjuk rasa yang tertangkap tapi tidak terlibat dalam aksi pembakaran atau perusakan fasilitas publik dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan restorative justice.
Baca juga : Pemuda Muhammadiyah Nilai Polri Sigap Tangani Demo Dan Jaga Stabilitas
Andi Gani menegaskan bahwa pihaknya akan berada di garis terdepan untuk mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi. Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan sikapnya menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.
“Boleh berdemonstrasi, tapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan,” tegas Iqbal.
Iqbal juga menyoroti isu reformasi di tubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan.
Baca juga : 16 Tokoh Bangsa Temui Presiden Di Istana Merdeka
Menurutnya, langkah perbaikan lembaga kepolisian memang perlu dilakukan. Namun, ia mengingatkan agar upaya tersebut tidak diarahkan untuk menyerang atau membidik Kapolri, apalagi jika ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pimpinan Polri.
“Terlihat ada yang ingin menyerang institusi Kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Iqbal menuturkan, pada kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Kapolri bersama Panglima TNI mampu mengendalikan situasi dengan baik. “Hal ini membuktikan kinerja TNI-Polri sangat sinergi dalam menciptakan kedamaian,” ujarnya.
Baca juga : BPW Indonesia Dorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik
Iqbal juga membantah isu yang menyebut adanya Surpres (Surat Presiden) untuk mengganti Kapolri. “Itu sudah ditegaskan tidak benar. Tidak boleh ada hidden agenda. Apalagi isu lanjutan demo yang akan dilakukan buruh, itu hoaks,” jelasnya.
Iqbal memastikan, hingga saat ini buruh masih menunda aksi unjuk rasa. Dirinya menegaskan perjuangan buruh akan tetap fokus pada isu-isu mendasar, yakni penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum tahun 2026, serta reformasi kebijakan pajak.
“Pajak pesangon, pajak THR, dan pajak JHT harus dihapus. Itu perjuangan buruh yang sebenarnya,” ucapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
