Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 Diluncurkan, Ini Lima Misi Utamanya

Jakarta, propertyandthecity.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menghadiri peluncuran Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional 2045. Dokumen ini disusun sebagai kerangka arah pembangunan perkotaan Indonesia hingga tahun 2045 sejalan dengan visi Indonesia Emas. 

Dalam dokumen tersebut, pemerintah mengusungkan lima misi utama yang menjadi pedoman pembangunan kota di masa mendatang. Misi tersebut mencakup pembangunan sistem perkotaan yang seimbang, mewujudkan kota layak huni dan inklusif, menghadirkan kota maju dan sejahtera, menciptakan kota hijau dan tangguh, serta memperkuat tata kelola perkotaan yang baik.

Fahri Hamzah menyebut bahwa salah satu persoalan strategis yang dihadapi kota-kota di Indonesia saat ini adalah munculnya kawasan permukiman kumuh. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh harga tanah di perkotaan yang semakin mahal dan ketersediaannya yang semakin terbatas.

“Kawasan kumuh tercipta karena harga tanah yang semakin mahal dan terbatas. Hunian vertikal bisa menjadi solusi, terutama bila memanfaatkan tanah milik pemerintah.” ujar Wamen PKP dalam Rapat, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Untuk itu, pemerintah menyiapkan program pembangunan hunian vertikal sebagai solusi jangka panjang. Hunian vertikal yang dilengkapi dengan ruang publik dan sanitasi yang baik diyakini tidak hanya mampu menyediakan rumah layak bagi masyarakat, tetapi juga dapat memperbaiki tata kota secara keseluruhan.

“Jika program ini dijalankan secara masif, kita bukan hanya menyediakan rumah layak, tetapi juga memperbaiki wajah kota Indonesia.” lanjut Fahri. 

Dalam peluncuran ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Kehadiran lintas kementerian dan pemerintah daerah tersebut menjadi penegasan bahwa kolaborasi merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia.

Baca juga: Walau Jadi Tulang Punggung Keluarga, Sandwich Generation Tetap Bisa Punya Rumah