RM.id Rakyat Merdeka – Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengungkapkan, percepatan penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Pernyataan ini, sempat disampaikan Suyus, saat menjadi pembicara pada forum tematik Infrastructure Investment Process in Indonesia yang digelar dalam rangkaian International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Rabu (11/6/2025).
Kala itu, Suyus merincikan, ada dua kebijakan yang sudah dibuat Pemerintah untuk menarik investor. Yaitu, regulasi Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2021.
Baca juga : Pramono: Pengalaman Jakarta Jadi Role Model Pengelolaan Infrastruktur Di IKN
Keduanya, disebut memberikan banyak kemudahan untuk kegiatan berusaha, non-usaha, maupun proyek strategis nasional.
Dijelaskannya, Kementerian ATR/BPN konsisten mendorong percepatan penyusunan RDTR di berbagai daerah. Targetnya, 2.000 RDTR akan diterbitkan dalam beberapa tahun ke depan, dengan lebih dari 100 RDTR diterbitkan setiap tahunnya.
Menurutnya, RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kecepatan pelayanan izin lokasi dan perizinan berusaha lainnya.
Baca juga : Dirjen Penataan Agraria: Reforma Agraria Instrumen Pembangunan Infrastruktur
“Berdasarkan data, dari 350-an RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS, permohonan izin investasinya mencapai sekitar 340.000. Bandingkan dengan wilayah yang belum punya RDTR dan tidak terhubung OSS, hanya sekitar 20.000 pelayanan. Jadi, apabila ada OSS, pelayanannya lebih cepat, bisa satu hari,” jelasnya.
Sang Dirjen Tata Ruang ini juga menekankan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berbasis RDTR, merupakan pintu awal dalam proses perizinan berusaha. Oleh karena itu, percepatan integrasi RDTR menjadi prioritas nasional.
Catatannya, saat ini terdapat 645 RDTR yang telah disusun, namun baru 352 yang terintegrasi dengan OSS. Guna mempercepat integrasi tersebut, Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan Surat Edaran bersama dengan Kementerian Investasi agar seluruh kepala daerah segera menyambungkan RDTR yang telah disusun ke sistem OSS.
Baca juga : Lestari Moerdijat: Pelestarian Cagar Budaya Dorong Penguatan Identitas Bangsa
“Supaya lebih mudah, lebih cepat, dan tentu lebih menarik bagi investor,” pungkasnya.
Melalui forum ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya dalam mendukung ekosistem investasi yang efisien, transparan, dan berbasis tata ruang yang terukur.
Hadir menjadi pembicara dalam forum ini, perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM; Kementerian PU; Kementerian Kehutanan; dan KADIN.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
