RM.id Rakyat Merdeka – Pendiri Haidar Alwi Institute Haidar Alwi menyoroti peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjembatani komunikasi legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan konflik empat pulau yang diperebutkan Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Kata Haidar, Sufmi Dasco sukses menenangkan konflik daerah yang belakangan ini semakin tajam.
“Sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi antara lembaga legislatif dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Haidar, dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025).
Menurut Haidar, Dasco melakukan pendekatan diplomasi kenegaraan yang mengedepankan stabilitas dan kepercayaan publik.
Baca juga : Jadi Jembatan Komunikasi Antar Pegawai, Kanal MIND ID Mendengar Mulai Beroperasi
Hal ini Ini menunjukkan komitmen pemerintahan terhadap penyelesaian cepat dan tegas dalam menyikapi konflik batas administratif yang berpotensi menciptakan ketegangan antar-wilayah.
“Di tengah suhu politik yang memanas, kehadiran Sufmi Dasco Ahmad menjadi penyejuk. Dia tidak tampil dengan retorika keras, melainkan menyampaikan pesan jelas: negara hadir. Dasco tidak berpihak ke salah satu provinsi, tetapi memastikan bahwa masalah ini harus selesai secara konstitusional, cepat, dan adil,” puji Haidar.
Haidar menegaskan, sulit mendapati karakter pemimpin seperti Dasco. Sebab, Dasco tidak mendompleng persoalan ini demi popularitas pribadi semata. Dasco justru kerja senyap yang berujung pada hasil konkret.
“Dasco memilih diam yang produktif, bekerja dalam jalur resmi, berkomunikasi langsung dengan Presiden, dan menyampaikan hasilnya kepada publik tanpa menyulut emosi massa,” ungkap pendiri Haidar Alwi Care itu.
Baca juga : Eks Direktur Jasindo Didakwa Rugikan Negara Rp 38,2 Miliar
Dia mendorong politisi muda meneladani visi politik Dasco. Khususnya ketika politisi dihadapkan pada persoalan identitas yang sangat mudah dieksploitasi.
“Apabila keputusan Presiden nanti dapat diterima oleh kedua pihak secara damai, maka Sufmi Dasco Ahmad akan dikenang bukan hanya sebagai politisi, tetapi sebagai penjaga harmoni kebangsaan dalam ruang yang sangat rawan retak,” papar Haidar.
Lebih lanjut, Haidar Alwi mengajak masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin dan hati yang jernih.
Dia menyarankan agar polemik ini tidak ditanggapi dengan amarah, melainkan dijadikan refleksi atas pentingnya sistem tata kelola wilayah yang lebih partisipatif dan adil.
Baca juga : Pemkab Bekasi Antisipasi Kenaikan Harga Sembako di Ramadan dengan Pasar Murah
Menurutnya, pulau bisa berpindah titik di peta, tetapi rasa keadilan masyarakat tidak bisa begitu saja dikoreksi oleh keputusan administratif.
Karenanya, ia mendorong Pemerintah Pusat untuk menyertakan pendekatan sosial historis dalam keputusan akhir. “Sebaiknya dibentuk forum konsultatif yang melibatkan pemprov, tokoh adat, dan lembaga pemetaan independen,” pungkas Haidar.
Diketahui, setelah DPR berkomunikasi dengan Presiden Prabowo mengenai sengketa empat pulau yang sebelumnya termasuk teritorial Aceh, maka diputuskan Presiden mengambil alih persoalan ini.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
