RM.id Rakyat Merdeka – Pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi penggerak pemerataan ekonomi nasional justru kerap menjadi ladang empuk koruptor. Dari pusat hingga ke daerah, proyek infrastruktur jadi sektor yang paling sering dikorupsi.
Fenomena korupsi di sektor ini bukan hal baru. Modus seperti penggelembungan anggaran (markup), pengaturan tender, hingga suap untuk meloloskan proyek, telah menjadi penyakit kronis di banyak instansi pemerintah.
Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi proyek infrastruktur di Sumatera Utara (Sumut) melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Kamis malam (26/6/2025).
Dalam OTT tersebut, KPK menemukan indikasi suap terkait proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
“Total nilai proyek yang kami telusuri mencapai sekitar Rp 231,8 miliar,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (28/6/2025).
Baca juga : Dunia Masih Belum Tenang
Asep menjelaskan, penyelidikan bermula dari laporan masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan rusak. Setelah dilakukan penelusuran, KPK mencium indikasi pengaturan proyek, termasuk dugaan penarikan uang muka suap senilai Rp 2 miliar dari pihak swasta.
Dari operasi itu, KPK menangkap enam orang dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 231 juta. Menurut Asep, nilai suap bisa saja lebih besar jika KPK menunggu proyek berjalan sepenuhnya.
“Biasanya fee yang disepakati dalam proyek sebesar ini berada di kisaran 10–20 persen. Itu artinya, ada potensi suap hingga Rp 46 miliar,” ungkap Asep.
KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Dua di antaranya adalah pemberi suap: Direktur Utama PT DNG KIR dan Direktur PT RN RAY. Keduanya merupakan ayah dan anak.
Sementara tiga tersangka penerima suap adalah Kepala Dinas PUPR Sumut berinisial TOP, Kepala UPTD Gunung Tua yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RES, serta PPK Satker PJN Wilayah I Sumut HEL. Kelimanya kini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.
Baca juga : Menko Polkam: Ini Bukti Talenta Unggul Bangsa
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, menyampaikan kekecewaannya atas kasus ini. Ia menyebut peristiwa ini sebagai “tamparan keras” bagi kementeriannya.
“Saya sudah berbicara panjang lebar soal pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan dalam hati, tapi ya masih saja terjadi,” ujarnya dalam konferensi pers terpisah di Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
Dody mengapresiasi langkah KPK dan berjanji melakukan evaluasi menyeluruh di internal kementerian hingga ke level PPK agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menegaskan, tidak akan mentoleransi praktik korupsi sekecil apapun.
“Evaluasi akan dilakukan secara adil dan objektif dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun, saya tegaskan tidak ada ruang bagi korupsi di kementerian ini,” tutupnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan, proyek infrastruktur merupakan salah satu sumber kebocoran anggaran terbesar selama ini. “Karena itu, sektor ini perlu lebih banyak melibatkan swasta,” ujarnya dalam diskusi publik di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Fithra menambahkan, pelibatan swasta bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan untuk memperkuat akuntabilitas dan perencanaan pembangunan secara keseluruhan.
“Pemerintah tetap punya peran. Tapi proyek besar sebaiknya dikerjakan bersama swasta agar tidak semuanya dibebankan ke APBN,” pungkasnya. [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
