Dana Investasi Raksasa, Strategi Masih Tanda Tanya

Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah kembali meluncurkan lembaga baru bernama Danantara, sebuah sovereign wealth fund (SWF) anyar yang diklaim akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Tapi benarkah ini terobosan strategis, atau hanya sekadar proyek prestisius yang dibentuk tergesa-gesa tanpa kajian matang?

“Sebetulnya agak mengherankan mengapa Danantara tiba-tiba dibentuk sebagai SWF baru di Indonesia, tanpa didahului evaluasi terhadap SWF yang telah ada, yaitu Indonesia Investment Authority (INA) yang beroperasi sejak 2020 dengan fokus pada infrastruktur, digital, EBT, dan kesehatan,” ujar Ruslan Prijadi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), kepada Property & The City, ditulis Rabu (09/04/2025).

Lebih lanjut, Ruslan menekankan pentingnya kejelasan posisi Danantara terhadap INA. “Perlu kejelasan apakah Danantara hadir untuk menjalankan skema yang tidak dapat dilakukan INA, memiliki strategi investasi yang saling melengkapi, menargetkan investor yang berbeda, atau memiliki cakupan sektor dan jangka waktu investasi yang berbeda,” ujarnya.

Duit dari BUMN, Lalu Untuk Siapa?

Danantara dirancang untuk memperoleh pendanaan dari dividen BUMN, bukan dari surplus APBN seperti lazimnya SWF di negara lain. Ini langsung menimbulkan pertanyaan serius soal prioritas anggaran negara.

“Masih belum jelas apakah pemerintah benar-benar memiliki kelebihan dana untuk Danantara, mengingat SWF umumnya dibentuk dari surplus fiskal atau cadangan devisa berlebih. Sumber dana Danantara berasal dari efisiensi anggaran dan dividen BUMN yang sebelumnya digunakan untuk memperkuat APBN, sehingga harus dihitung dengan cermat apa dampaknya terhadap layanan publik, pendidikan, atau sektor lain yang seharusnya dinikmati masyarakat,” lanjut Ruslan.

Secara teori, Danantara menjanjikan investasi jangka panjang yang berdampak besar pada perekonomian. Tapi sampai kini belum ada rencana aksi atau strategi investasi yang jelas.

“Strategi investasinya masih sulit dievaluasi karena belum ada rencana aksi yang jelas, termasuk bagaimana mitigasi risiko dan fleksibilitas ketika harus mengalihkan sumber daya atau dana jika suatu investasi tidak berjalan sesuai harapan,” tegas Ruslan. Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan, terutama jika rangkap jabatan dibiarkan terjadi.

Dibebani Program Pemerintah?

Menteri PUPR sempat menyebut bahwa Danantara bisa membantu pendanaan program 3 juta rumah per tahun. Namun, Ruslan mengingatkan agar peran Danantara tidak disalahartikan.

“Ada kesan seolah-olah Danantara akan menjadi sumber pendanaan atau bahkan untuk mensubsidi berbagai program pemerintah lain. Pandangan ini kurang tepat,” ujarnya. Menurutnya, lebih realistis jika Danantara berinvestasi pada sektor pendukung seperti bahan bangunan atau infrastruktur, ketimbang langsung membiayai proyek perumahan rakyat.

Belajar dari Norwegia dan Singapura

Ruslan juga membandingkan Danantara dengan berbagai SWF internasional. “Setiap negara punya karakteristik SWF berbeda. Norwegia misalnya sangat ketat menjaga etika dan fokus pada investasi saham global. Singapura punya Temasek untuk sektor pertumbuhan tinggi, dan CIC di Tiongkok memanfaatkan cadangan devisa untuk industri strategis,” jelasnya.

Menurutnya, Indonesia sah-sah saja memiliki lebih dari satu SWF, asalkan masing-masing memiliki tujuan dan mandat yang jelas serta saling melengkapi, bukan tumpang tindih.

Danantara memikul dua beban sekaligus: menciptakan lapangan kerja dan mengejar pengembalian investasi tinggi. “Telah berulang kali pemerintah mencoba menggapai kedua tujuan ini, tetapi belum terlihat strategi yang benar-benar efektif,” kata Ruslan.

Tantangan lainnya, menurut dia, adalah birokrasi yang lamban dan konflik internal yang bisa mengganggu kelincahan investasi. “Proses investasi yang terlalu birokratis dapat membuat Danantara kehilangan momentum dalam menangkap peluang pasar,” ujarnya lagi.

Nasib Danantara ke Depan: Jelas atau Bias?

Ruslan berharap Danantara tidak sekadar jadi jargon investasi baru. “Keberhasilan hanya dapat tercapai jika Danantara menerapkan tata kelola yang transparan, disiplin investasi jangka panjang, dan strategi diversifikasi yang efektif,” pungkasnya.

Kini bola ada di tangan pemerintah. Apakah Danantara akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, atau justru jebakan investasi elitis yang jauh dari rakyat?