RM.id Rakyat Merdeka – Bupati Sambas H. Satono mendorong terbentuknya Otonomi Daerah Perbatasan dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal itu ia sampaikan usai menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR selama dua hari, 26–27 November 2025.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifkynizami Karsayuda, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman, serta rombongan Panja Komisi II. Kunjungan tersebut membahas isu spesifik pengelolaan perbatasan negara, khususnya di Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Satono menyambut baik kunjungan itu dan berharap bisa membawa perubahan nyata bagi pembangunan Sambas. “Kunjungan Panja Komisi II DPR ini momentum bagi Kabupaten Sambas untuk mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus Daerah Perbatasan (KEK-DB) dan mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Satono, di Kantor Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Kamis (27/11/2025).
Baca juga : Komisi III DPR Mulai Garap RUU Penyesuaian Pidana
Menurutnya, sebagai daerah perbatasan, Sambas membutuhkan perhatian khusus pemerintah pusat. Meski sejumlah program pembangunan telah masuk, ia menilai akselerasi dan dukungan pemerintah pusat serta DPR RI tetap dibutuhkan.
“Kami ingin mendorong bagaimana pembangunan di daerah perbatasan, khususnya di Sambas, sama cepatnya dengan pembangunan di Pulau Jawa. Jika di Papua ada Otonomi Khusus, di Yogyakarta ada Otonomi Istimewa, kita berharap di Sambas ada Otonomi Daerah Perbatasan,” katanya.
Dengan adanya Otonomi Daerah Perbatasan, Satono optimistis Sambas dapat memaksimalkan potensi komoditas unggulan seperti kelapa, jeruk, pisang, petai, buah naga, dan nanas, termasuk peluang ekspor langsung ke Malaysia.
Baca juga : Fleksibilitas Kilang Jadi Kunci, DPR Dorong Kepastian Arah Energi Nasional
“Potensi sektor pertanian di Sambas sangat besar. Saat ini, kita surplus beras hingga 1.410 ton. Jika bisa melakukan ekspor ke Malaysia, percepatan pembangunan akan semakin terdorong, serta kesejahteraan masyarakat Sambas akan semakin meningkat,” paparnya.
Ia menjelaskan, dari 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat, Sambas merupakan daerah dengan jumlah penduduk terpadat, di mana 70 persen warganya bergerak di sektor pertanian. Karena itu, kemajuan sektor pertanian akan langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Sambas tertinggi se-Kalbar. Dari 165 desa, 160 di antaranya merupakan desa mandiri, dan 5 desa sisanya desa maju. Tingkat penurunan stunting di Sambas juga tertinggi di Kalbar,” ungkapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
