BTN Usulkan Bunga KPR FLPP Naik, Menteri PKP Masih Telaah Waktu yang Tepat

Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah tengah menimbang tepat atau tidaknya waktu untuk menaikkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Langkah ini muncul di tengah berbagai program keringanan biaya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pembebasan BPHTB, PBG, dan penghapusan PPN hingga batas harga rumah Rp2 miliar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pihaknya akan meninjau secara hati-hati kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil keputusan

“”Kita pelajari, apakah sekarang waktu yang tepat atau tidak. Jadi kita pelajari semua termasuk kondisi ekonomi rakyat. Karena juga satu sisi kita buat BPHTB, PBG dan PPN gratis itu buat apa? Supaya rakyat diuntungkan, dan pengeluaran untuk memiliki rumah berkurang,” kata Maruarar (Ara) dalam Gelar Wicara Nasional yang digelar The Housing and Urban Development (HUD) Institute di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/08/2025).

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (BBTN) mengajukan usulan kenaikan suku bunga KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) atau KPR subsidi hingga 7 persen.

Direktur Utama BTN Nixon L P Napitupulu menyampaikan, dalam rapat Komisi VI di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (21/8), bahwa saat ini bunga KPR FLPP dianggap terlalu rendah, yaitu 5 persen.

Nixon menambahkan, BTN telah berdiskusi dengan pemerintah dan berharap rencana penyesuaian suku bunga KPR FLPP bisa disetujui.

“Kita sudah bicara dengan pemerintah, mudah-mudahan ada lampu hijau,” katanya.

BTN mengusulkan agar KPR FLPP naik menjadi 6-7 persen, namun tenor kredit diperpanjang dua hingga lima tahun agar dampak kenaikan bunga tidak terlalu dirasakan masyarakat.

“Sehingga angsurannya bisa turun kurang lebih Rp20.000-30.000 per bulan, sehingga ini tidak dirasakan oleh masyarakat terhadap masyarakat yang berkeinginan membeli rumah,” jelas Nixon.

Lebih lanjut, Nixon menekankan, sumber dana FLPP selain dari APBN juga berasal dari pinjaman SMF sebesar 25 persen. Untuk itu, BTN mengusulkan agar suku bunga pinjaman tersebut juga diturunkan.

“Ini kita juga sedang mengusulkan agar suku bunganya turun, karena suku bunga yang dicharge ke customer hanya 5 persen, sementara kita harus bayar ke SMF 4,45 persen, jadi sama-sama lembaga pemerintah, tapi kita minta agar mereka juga mampu menyesuaikan penurunan suku bunga yang kita rasakan cukup mahal untuk pembiayaan FLPP ini,” tuturnya.