Bos Properti dan Perbankan Bahas Program 3 Juta Rumah

Jakarta, propertyandthecity.com – Harapan untuk memiliki rumah tak lagi terasa jauh bagi jutaan keluarga di Indonesia. Lewat dorongan kuat dari Program 3 Juta Rumah, langkah-langkah nyata mulai diambil untuk menjawab kebutuhan banyak orang memiliki hunian layak dan terjangkau.

Di tengah berbagai tantangan yang ada, semangat kolaborasi mulai tumbuh membawa angin segar bagi mereka yang selama ini hanya bisa bermimpi memiliki hunian sendiri.

Sejumlah bos industri perbankan dan raksasa properti nasional berkumpul untuk membahas langkah nyata mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Di antara mereka hadir Presiden Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja dan Presiden Direktur Hendra Lembong, Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, Direktur Sinarmas Land Group Hendri Hendrarta, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P. Adhi. Bergabung pula Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk A. Stefanus Ridwan, Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk Haryanto Tirtohadiguna, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk Sutopo Kristanto.

Diskusi ini juga melibatkan Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo dan Dirjen Perumahan Perkotaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryanti, bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.

Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah kesepakatan mengenai pemanfaatan lahan negara sebagai solusi utama untuk menghadirkan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan optimismenya atas sinergi yang terbangun dalam forum tersebut.

“Dengan kolaborasi pemerintah, pengembang, dan perbankan, Indonesia siap wujudkan mimpi jutaan keluarga memiliki rumah,” ujar Ara melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat (2/5/2025).

Program 3 Juta Rumah ini dirancang untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025. Fokus utamanya adalah menyediakan hunian layak bagi MBR, yakni mereka yang berpenghasilan di bawah Rp12 juta per bulan untuk individu, dan Rp14 juta untuk pasangan.

Data dari BP Tapera menunjukkan, pada kuartal pertama 2025, sebanyak 220.000 unit KPR subsidi telah tersalurkan melalui skema FLPP dengan dukungan anggaran mencapai Rp31 triliun. Meski demikian, tantangan besar masih membayangi, terutama terkait ketersediaan lahan murah di kawasan perkotaan seperti Jadebotabek dan kota-kota besar di Pulau Jawa.

Untuk itu, Ara menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” tegasnya.

Topik strategis lainnya dalam pertemuan ini adalah penggunaan lahan negara. Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menjelaskan, berbagai aset negara, seperti tanah sitaan korupsi, HGU yang telah kedaluwarsa, hingga aset BUMN, dapat dialokasikan melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk proyek perumahan MBR.

Beberapa contoh konkret pun telah tersedia, antara lain 1.000 hektar lahan di Banten hasil sitaan Kejaksaan Agung dan 2,5 hektar lahan di Tangerang dari donasi pribadi.

“Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan legal dan berkelanjutan. Ini adalah pondasi keadilan sosial,” ujar Perdananto.

Dengan skema ini, para pengembang besar seperti Summarecon, Pakuwon, dan Alam Sutera dapat membangun hunian subsidi dengan biaya lahan yang lebih terjangkau, sehingga harga jual tetap rendah.

Dari sisi perbankan, BCA menyatakan komitmennya mendukung pembiayaan rumah subsidi.

“Kami siap mendukung program 3 Juta Rumah dengan pembiayaan yang efisien dan transparan, memastikan MBR mendapat akses KPR dengan bunga rendah,” kata Jahja Setiaatmadja.

Namun, di balik komitmen dan optimisme para pemangku kepentingan, pekerjaan rumahnya tetap tak sedikit. Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar kolaborasi simbolik, tapi kerja bersama yang konsisten dan berpihak pada rakyat. Sebab rumah bukan hanya soal atap dan tembok, tapi menyoal keamanan, dan masa depan sebuah keluarga. Jika semua pihak mau menjaga semangat ini tetap hidup, maka tak mustahil mimpi memiliki rumah bukan lagi kemewahan melainkan hak yang bisa diraih oleh semua masyarakat.