Bisa Berdampak Buruk Pada Psikologi Anak

Jakarta, propertyandthecity.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menanggapi (perencanaan) rumah subsidi yang kian waktu makin mengecil ukurannya. Ia menyebut ukuran rumah yang terlalu kecil (mulai 18 meter persegi) bisa berdampak buruk secara psikologis dan kesehatan bagi penghuni, terutama anak-anak.

Hal itu disampaikan Ahok di sela-sela acara dalam rangka menyambut HUT ke-498 Jakarta yang digelar Synergy Indonesia bertajuk “Meniti Harapan Pembangunan Jakarta Berkelanjutan: Siapa Peduli?” di Angke Heritage, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, pada Kamis (20/06/2025).

“Saya sebetulnya nggak enak nanggapi soal ini ya. Tapi dari dulu secara undang-undang maupun konsep, kenapa kita pengen ukurannya besar? Bahkan terakhir waktu kami membangun rumah susun, itu diwajibkan ke depan minimal tiga kamar,” ujar Ahok.

Menurut dia, rumah dengan tiga kamar merupakan kebutuhan dasar bagi keluarga, terutama untuk menjaga privasi anak.

“Kenapa tiga kamar? Karena kita tidak ingin anak laki-laki dan perempuan bercampur. Ini soal konsep kekeluargaan. Dulu kita bangun rusun dua kamar, sekarang harus tiga. Kecil nggak apa-apa, tapi dia punya privasi,” ucapnya.

Ahok juga menyoroti dampak sosial dari rumah yang terlalu sempit. Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini bisa membuat orang tua terpaksa tidur terpisah atau di ruang tamu, karena keterbatasan ruang untuk anak-anak.

“Kalau dua kamar, biasanya papanya harus tidur di luar. Mamanya sama anak-anak. Ini tidak ideal secara psikologis dan mental anak,” lanjutnya.

Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Tak Restui Rumah Subsidi 18 Meter, Menteri PKP: Bisa Jadi Komersial

Baca Juga: Aturan Luasan Rumah Subsidi Diperkecil, Indikasi Kemunduran Penyediaan Hunian Yang Layak?

Kritik Ahok terhadap Rusunami

Ahok juga menyinggung soal proyek rumah susun sederhana milik atau Rusunami yang menurutnya sering kali tidak tepat sasaran.

“Rata-rata yang kami bangun itu dua kamar. Seperti di Daan Mogot, bahkan sudah pakai lift. Tapi yang saya khawatirkan, kalau orang penghasilannya pas-pasan, mereka tidak sanggup bayar IPL (iuran pengelolaan lingkungan),” tegas Ahok.

Ia menilai banyak kompleks perumahan murah yang akhirnya terbengkalai karena warga tidak mampu menanggung biaya operasional dan perawatan bangunan.

“Makanya, banyak yang berantakan. Karena orang nggak sanggup bayar. Kalau di Rusunawa (rumah susun sederhana sewa), kamu nggak bayar sewa, tapi bayar operasional. Anakmu bisa nerusin tinggal di situ? Itu harus dibicarakan lagi,” katanya.

Ahok juga menyarankan agar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disesuaikan dengan harga pasar agar lebih realistis dan tidak membebani masyarakat kecil. (*)