Bank Tak Perlu Analisis Kredit, Skema Baru Pembiayaan Rumah Pekerja

Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengembangkan skema pembiayaan perumahan bagi pekerja tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Salah satu skema yang kini dipersiapkan adalah attachment earning, yakni pemotongan gaji pekerja secara langsung oleh manajemen perusahaan untuk pembayaran cicilan rumah melalui bank.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa kebutuhan perumahan bagi pekerja merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas tenaga kerja dan produktivitas industri. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses pembiayaan yang sederhana dan tidak birokratis.

“Kita butuh model pembiayaan yang tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian kepada semua pihak: pekerja, manajemen, bank, dan pengembang. Skema attachment earning menjawab ini,” ujar Fahri di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan bahwa dalam skema ini, manajemen perusahaan mendapat kuasa dari pekerja untuk memotong gaji yang kemudian langsung disalurkan ke bank. Bank ini akan menyalurkan dana ke pengembang, sehingga pekerja bisa memiliki rumah tanpa proses kredit yang rumit.

Karena pembayaran dilakukan langsung melalui pemotongan gaji, risiko pembiayaan bagi perbankan disebut menjadi jauh lebih kecil. Dengan komitmen potongan selama lima tahun, bank tidak lagi perlu melakukan proses analisis kelayakan kredit secara konvensional.

“Jika pekerja menyetujui dan manajemen menjamin pemotongan gaji, maka bank bisa langsung menyalurkan pembiayaan. Ini mempercepat proses dan membuka jalan bagi ribuan pekerja untuk memiliki rumah tanpa membebani APBN,” tambah Bonny.

Skema ini direncanakan akan diterapkan pertama kali di PT Ekstrana, Cikande, Banten. Perusahaan tersebut telah berkomitmen untuk membantu 350 buruh yang belum memiliki rumah. Dalam tahap sosialisasi, seluruh pekerja menyatakan kesediaan untuk dipotong gajinya selama lima tahun guna mencicil rumah yang difasilitasi melalui bank.

Agar harga rumah tetap terjangkau, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dari ekosistem perumahan, termasuk perusahaan swasta dan BUMN seperti Semen Indonesia Gresik (SIG) dan Krakatau Steel untuk penyediaan bahan bangunan.

“Untuk lahan kita juga cari lahan murah atau gratis dari swasta atau perorangan seperti lahan tanah milik masyarakat yang tidak terlalu jauh dari kawasan industri yang juga akan dipertimbangkan untuk lokasi pembangunan,” ujarnya.

Fahri menambahkan, jika model ini berhasil diterapkan secara luas, maka akan muncul gerakan nasional penyediaan perumahan pekerja berbasis kolaborasi industri, perbankan, dan pengembang, tanpa perlu intervensi fiskal langsung.

“Kita ingin mengkonsolidasikan ini sebagai gerakan nasional. Kalau model ini sukses, kita bisa membangun klaster-klaster perumahan pekerja di kawasan industri secara mandiri dan berkelanjutan,” kata Fahri.