Banjir Bukan Takdir Saatnya Membangun Kota Adaptif Iklim

Banjir masih menjadi tantangan besar di banyak kota, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Tanpa perencanaan yang matang, risiko bencana ini semakin meningkat seiring dengan pesatnya p e m b a n g u n a n . Monika Indriasari, Director PT Townland
I n t e r n a t i o n a l , menekankan bahwa solusi jangka panjang diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

baca juga, Pegawai Kementerian PANRB Bakal Dapat Rumah Subsidi, Menteri PKP: Sudah Dijadwalkan MoU

“Masterplan anti banjir memberikan cetak biru perencanaan jangka panjang pada suatu kawasan tertentu yang berfungsi sebagai alat vital untuk mengurangi risiko terjadinya banjir melalui penerapan beberapa strategi teknis mitigasi banjir,” ungkap Monika.

Strategi dalam masterplan ini diterapkan melalui pengawasan ketat terhadap persyaratan zonasi, perizinan pembangunan, dan pengaturan tata ruang di area rawan banjir. Selain itu, pembaruan sistem infrastruktur drainase, peningkatan kapasitas area retensi air, serta penerapan metode dan material konstruksi yang ramah lingkungan dan tahan banjir menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko.

Upaya lain yang mendukung efektivitas masterplan ini meliputi normalisasi sungai dan waduk, perlindungan terhadap area hijau serta lingkungan alami, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemanfaatan daerah aliran sungai secara bertanggung jawab juga menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko banjir.

Selain itu, pembangunan tanggul dan dinding penahan air di kawasan rawan banjir serta penerapan sistem peringatan dini bencana banjir harus dilakukan secara konsisten. Dengan strategi ini, diharapkan risiko banjir di kawasan perkotaan dapat dikendalikan secara efektif.

Strategi Kota Bebas Banjir

Dalam perencanaannya, kota yang tahan banjir harus memiliki karakter adaptif, fleksibel, dan berkelanjutan. “Perencanaan pada daerah rawan banjir seperti daerah resapan air atau daerah aliran sungai sebaiknya diminimalisir dari pembangunan yang dapat menghambat aliran air,” jelas Monika. Selain itu, pemanfaatan teknologi terkini, seperti pemantauan real-time dengan Internet of Things (IoT), juga sangat diperlukan.

Monika yang juga seorang Arsitek, Landscape Designer, dan Urban Designer mencontohkan beberapa kota di dunia yang telah berhasil menerapkan sistem pengelolaan banjir yang efektif. Singapura, misalnya, memiliki sistem drainase bawah tanah yang canggih, sementara Belanda menggunakan konsep polder yang memungkinkan pengaturan volume air secara terkendali. “Di Indonesia, kita perlu mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kondisi geografis dan iklim tropis agar lebih efektif dalam mitigasi banjir,”
tambahnya.

Teknologi Drainase untuk Pencegahan Banjir

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah Water Sensitive Urban Design, yang berfokus pada prinsip zero run-off agar air hujan dapat terserap kembali ke dalam tanah. “Salah satu teknik yang diterapkan adalah penggunaan drainase vegetatif seperti rain garden, bio-swale, dan wetland yang berfungsi sebagai filter alami,” jelas Monika. Selain itu, sistem rainwater harvesting juga berperan penting dalam mengurangi beban drainase kota.

Monika juga menyoroti pentingnya integrasi antara sistem drainase perkotaan dengan tata kelola lahan. “Banyak kasus di mana drainase yang sudah dibangun tidak berfungsi maksimal karena sedimentasi atau penyumbatan akibat sampah,” ujarnya. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin dan edukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air menjadi aspek krusial.

Desain Rumah di Kawasan Rawan Banjir

Monika menekankan pentingnya desain rumah yang mampu beradaptasi dengan kondisi banjir. “Penetapan elevasi rumah di atas peil banjir merupakan keputusan penting dalam perencanaan rumah di kawasan rawan banjir,” ujarnya. Selain itu, penggunaan material tahan air serta sistem drainase rumah yang efisien turut menjadi bagian dari strategi mitigasi.

Di beberapa negara, konsep rumah apung mulai diterapkan sebagai solusi inovatif bagi daerah yang kerap terdampak banjir. “Konsep ini memungkinkan rumah tetap bertahan meskipun terjadi kenaikan air yang cukup signifikan,” jelasnya. Namun, penerapan konsep ini di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan biaya pembangunan.

Peran Pemerintah dalam Regulasi Pembangunan

Pemerintah memiliki peran krusial dalam menerapkan regulasi pembangunan di daerah rawan banjir. “Penegakan hukum dan sanksi tegas dapat diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar regulasi zonasi pada daerah rawan banjir,” tegas Monika. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai langkahlangkah mitigasi dan peringatan dini bencana juga harus menjadi prioritas.

Monika juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang efektif. “Pendekatan berbasis komunitas juga harus diperkuat, karena masyarakat setempat memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem dan mengurangi risiko banjir di lingkungannya,” tuturnya.l [Tentya]