Badan Bank Tanah Genjot Pengelolaan Lahan 140 Ribu Hektare di Akhir 2025, untuk Apa Saja?

Jakarta, propertyandthecity.com – Badan Bank Tanah mempercepat upaya pengelolaan lahan nasional untuk mengejar target ambisius seluas 140.000 hektare hingga akhir 2025. Hingga kuartal II tahun ini, baru sekitar 34.000 hektare lahan yang berhasil dikelola. Meski begitu, lembaga ini tetap optimistis mampu mencapai target dalam waktu yang tersisa.

“Ya, kita bisa. Memang proses pengadaan tanah itu tetap berasal dari penampang pemerintah, tapi kita juga membuka alternatif sumber lain,” ujar Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo, kepada media, (04/08/2025).

Jarot menegaskan bahwa pengelolaan lahan bukan proses instan. “Masalah tanah kan tidak bisa kayak balik telapak tangan,” ujarnya seperti dilansir kompas.com.

Untuk memastikan efektivitas strategi, Badan Bank Tanah menggelar rapat pimpinan dua pekan sekali guna memantau progres.

Diversifikasi Sumber Lahan

Dalam mengejar targetnya, Badan Bank Tanah mengadopsi strategi diversifikasi perolehan lahan. Tak hanya bergantung pada penyerahan dari pemerintah, lembaga ini juga menjajaki berbagai sumber lain seperti:

• Aset eks BLBI yang akan disalurkan melalui skema Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) non-tunai.
• Kerja sama kawasan transportasi, yang dianggap strategis dalam pengadaan lahan baru.
• Tanah-tanah terlantar dan penyesuaian tata ruang, bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.

Sinergi juga dijalin bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam proses pengelolaan aset, termasuk memanfaatkan lahan-lahan milik negara yang belum termanfaatkan.

Baca Juga: 65 Unit Rusunawa Nagrak Tersedia, Bisa Dipesan Lewat Aplikasi Sirukim

Dukung Program 3 Juta Rumah

Selain fokus pada kuantitas lahan, Badan Bank Tanah juga memegang peran penting dalam mendukung program strategis nasional, salah satunya pembangunan 3 juta rumah rakyat. Lahan-lahan yang dikonsolidasikan akan diprioritaskan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita tidak hanya mengandalkan HPL yang sudah ada. Ada proses-proses dari sumber lain seperti BLBI, itu juga sudah berjalan,” ungkap Jarot.

Lembaga ini menyatakan komitmennya untuk mendukung target Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sejalan dengan visi membangun Indonesia yang lebih adil dan merata. (*)