Backlog Rumah di Bali Capai 54 Ribu Unit, Pemerintah Siapkan Penanganan Lewat BSPS dan KPP

Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah tengah menyiapkan langkah cepat untuk menangani persoalan rumah tidak layak huni di Kota Denpasar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan mulai berjalan pada awal tahun depan sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat di Bali.

“KPP hadir untuk membuka akses pembiayaan murah dan aman bagi toko bangunan, kontraktor, dan pengembang dengan subsidi bunga 5% dari pemerintah. Untuk UMKM, KPP dapat digunakan untuk membangun, membeli, dan merenovasi rumah dengan bunga hanya 6%. Ini jauh lebih ringan daripada pinjam ke rentenir,” ujar Maruarar saat menghadiri kegiatan Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan dan Sosialisasi FLPP di Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11/2025).

Acara yang digelar bersama Bank Rakyat Indonesia dan dihadiri Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari serta Gubernur Bali Wayan Koster yang turut melibatkan 300 debitur mikro perumahan binaan Permodalan Nasional Madani.
Maruarar mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 100 rumah tidak layak huni di Denpasar yang membutuhkan penanganan segera. Pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan perbaikan melalui BSPS agar seluruh warga dapat tinggal di rumah yang aman dan layak.

Bali disebut memiliki kebutuhan perumahan yang tinggi. Wayan menjelaskan bahwa daerahnya masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 32 ribu unit dan backlog rumah tidak layak huni sekitar 22 ribu unit. Koster berharap dukungan pemerintah pusat dapat diperluas agar percepatan penanganan RTLH berjalan optimal. Ia menargetkan penyelesaian RTLH dapat dirampungkan dalam lima tahun ke depan.

“Kami memiliki backlog kepemilikan sekitar 32.000 unit rumah dan backlog RTLH sekitar 22.000 unit rumah. Kami mohon bisa dibantu lebih banyak,” ujar Koster.

Selain program BSPS, Kementerian PKP juga terus mendorong pemanfaatan Kredit Program Perumahan sebagai akses pembiayaan murah dan aman bagi masyarakat maupun pelaku UMKM perumahan.

Kepala KSP, Muhammad Qodari menambahkan bahwa program perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Menurutnya, percepatan penyediaan hunian layak merupakan bentuk keberpihakan terhadap keadilan sosial dan ekonomi masyarakat. Qodari menegaskan bahwa pembangunan dan renovasi rumah melalui program pemerintah juga menjadi mesin ekonomi nasional yang mendukung target pertumbuhan delapan persen.

“Bagi Presiden, apa yang sedang dikerjakan Pak Maruarar bukan hanya proses pembangunan semata, tetapi keberpihakan kepada keadilan sosial dan ekonomi,” ujarnya.