Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengalokasikan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumatera Utara. Rumah subsidi ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN).
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian PKP dalam mendukung Program 3 Juta Rumah secara nasional. Dalam pelaksanaannya, Menteri PKP bekerja sama dengan Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, untuk berperan aktif dalam mempercepat pembangunan rumah subsidi di wilayahnya.
“Hari ini saya menerima kunjungan Gubernur Sumut serta sejumlah bupati dan wali kota dari Provinsi Sumut untuk mensukseskan program rumah subsidi untuk MBR dan ASN di Sumut. Saya mengalokasikan kuota KPR FLPP untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumut.” ujar Maruarar di Kantor kementerian PKP, Selasa (1/7/2025).
Sebelumnya, Menteri PKP bersama Gubernur Sumut serta Kepala BPS juga melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi Untuk MBR dan ASN di Provinsi Sumut antara Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Menteri PKP menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya agar Program 3 Juta Rumah berjalan optimal di seluruh Indonesia, terlebih pada 2025 ini pemerintah mencatat alokasi dana KPR FLPP terbanyak sepanjang sejarah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, menyambut baik dan menilai dukungan serta kinerja Kementerian PKP dalam membantu masyarakat memiliki rumah. Apalagi KPR FLPP memiliki manfaat yang positif seperti akses yang mudah untuk masyarakat.
“Kami menyambut baik adanya dukungan Menteri PKP untuk mengalokasikan 15.000 rumah subsidi. Lewat KPR FLPP banyak hal positif untuk masyarakat seperti DP dan angsuran yang ringan, selama masa tenor dan ada asuransi dan kami akan menggunakan Bank Sumut untuk penyaluran KPR FLPP ini.” ungkap Bobby.
Pemerintah Provinsi Sumut juga membentuk tim khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) agar kualitas pembangunan rumah subsidi tetap terjaga. Saat ini, backlog perumahan di Sumut tercatat mencapai 938.000 unit atau sekitar 9,5 persen dari total nasional.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/backlog-hingga-938-ribu-unit-1-5-000-rumah-subsidi-disiapkan-untuk-mbr-dan-asn-di-sumut/
