APBN 2026 Rp 3.800 Triliun

Nasional49 Dilihat



RM.id  Rakyat Merdeka – Belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mencapai Rp 3.800 triliun-Rp 3.820 triliun. Angka ini naik hampir Rp 200 triliun dari belanja negara pada APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Angka ini disepakati dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Rapat dihadiri Menkeu Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Angka ini sesuai yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026. Rasio belanja negara ini berada di kisaran 14,19-14,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batas maksimal sebesar 14,83 ini naik dari yang diusulkan Pemerintah yaitu 14,75 persen. Sementara itu, defisit APBN disepakati 2,48-2,53 persen dari PDB.

Dalam rapat ini, Pemerintah dan DPR menyepakati empat laporan Panitia Kerja (Panja) pembahasan pendahuluan Rancangan APBN (RAPBN) 2026 dan rencana kerja Pemerintah tahun 2026. Laporan ini selanjutnya akan dibawa dalam Rapat Paripurna untuk pengesahan.

Baca juga : Victor Osimhen Permanen Di Galatasaray Dengan Mahar Rp1,4 Triliun

“Terhadap empat laporan Panja, di antaranya Panja Asumsi, Panja Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas, Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah dapat disetujui,” ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah, dalam rapat tersebut.

Rencananya, Rapat Paripurna RAPBN sekaligus penutupan masa sidang DPR akan berlangsung pada Kamis (24/7/2025). Said menerangkan, angka Rp 3.800 triliun-Rp 3.820 triliun masih berupa perkiraan. Nantinya, angka pasti RAPBN 2026 akan termuat dalam Nota Keuangan yang akan dibacakan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna, 15 Agustus mendatang. Setelah itu, pembahasan APBN 2026 akan kembali dilanjutkan lebih rinci.

READ  Sinergi BRI Dan HKI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Optimalisasi Kawasan Industri

“Kalau 2026, Pemerintah pasti menunggu tren dulu. Semester satu seperti apa pertumbuhannya. Nanti ke depan kira-kira di awal kuartal ketiga Nota Keuangan masuk, itu sudah bisa diprediksi,” terang politisi PDIP ini.

Untuk pendapatan negara, Anggota Banggar Marwan Cik Asan menyatakan, Pemerintah menyepakati rasio di kisaran 11,71-12,31 persen dari PDB. Batas atas target pendapatan ini meningkat dari sebelumnya yang diusulkan Pemerintah sebesar 12,22 persen dari PDB.

Baca juga : Bisnis Penyeberangan Moncer, ASDP Bukukan Rp 5 Triliun Di 2024

Untuk asumsi dasar makro 2026, pertumbuhan ekonomi disepakati pada level 5,2-5,8 persen. Kemudian, laju inflasi disepakati sebesar 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah pada kisaran Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,6 hingga 7,2 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPR. Sri Mulyani menyebut, laporan Panja akan menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyusun Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo.

“Kami akan memerhatikan dengan seksama seluruh laporan untuk menjadi bahan menulis Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 yang insya Allah akan disampaikan Bapak Presiden, tanggal 15 Agustus,” ucap Sri Mulyani

Dia menerangkan, fokus arah kebijakan belanja negara 2026 di antaranya peningkatan produktivitas pangan, kemandirian energi, perluasan program bantuan sosial Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan UMKM dan layanan kesehatan.

Baca juga : DPR Apresiasi Kecepatan Pemerintah Isi Kekosongan Dubes di Negara Strategis

Sri Mulyani lalu bicara kinerja APBN tahun ini. Dia meyakini, kinerja di semester II-2025 akan semakin membaik. Bahkan berangsur meningkat sebagaimana tahun 2024 lalu.

“Di semester II kita lihat ada perubahan yang cukup positif. Kita harap di tahun ini perkembangan kinerja APBN juga akan mengikuti 2024, semester II akan lebih baik,” ucapnya.

READ  Bermain Belajar hingga Terapi bagi Penyandang Disabilitas di TBI STPL Bekasi

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 mampu mencapai target yang ditetapkan. Memang, ada sejumlah faktor yang menjadi tantangan. Salah satunya kebijakan tarif impor AS.

“Tahun ini pertumbuhan ekonomi nasional masih akan mencapai 5,2 persen secara year on year. Kita terus koordinasi, rapat khusus, bagaimana kita bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi,” ungkap Airlangga, di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (22/7/2025).


Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News


Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *