Anggaran PKP Naik Jadi Rp10,9 T, Fokus Renovasi Rumah Tidak Layak

Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah menyiapkan anggaran besar bagi sektor perumahan pada tahun depan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tercatat memperoleh alokasi Rp10,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, alokasi anggaran Kementerian PKP meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun ini yang sebesar Rp4,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, mayoritas dana tersebut akan diprioritaskan untuk program perumahan rakyat, terutama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Targetnya (BSPS) tahun 2026 itu 373.939 rumah, anggarannya naik cukup tajam (menjadi) Rp8,6 triliun dari tahun ini sebesar Rp1,4 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam akun YouTube Kemenkeu, dikutip Selasa (19/8/2025).

Program BSPS diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin yang kondisinya sudah tak layak.

“Kementerian Perumahan memiliki program (BSPS) untuk memberikan langsung pada rumah yang perlu di upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya,” tambahnya.

Meski demikian, alokasi tersebut masih jauh dari kebutuhan yang diajukan Kementerian PKP. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sebelumnya menegaskan kebutuhan dana mencapai Rp49,85 triliun untuk mendukung target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah pada 2026.

Dari jumlah itu, Rp45,55 triliun atau 91,37% diusulkan khusus untuk program BSPS dengan target 2 juta unit rumah.

“Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029 dan rencana kerja pemerintah 2026,” tutur Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (10/7/2025).

Selain BSPS, usulan Kementerian PKP juga mencakup pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp1,67 triliun, 1.166 unit rumah khusus senilai Rp287,81 miliar, serta pembangunan PSU rumah umum Rp290,82 miliar.

Ada pula alokasi Rp660 miliar untuk penanganan permukiman kumuh dan sanitasi, serta Rp1,11 triliun bagi dukungan manajemen dan Rp271,52 miliar untuk monitoring kegiatan.