Peran dan kehadiran pemerintah dalam penyediaan rumah untuk rakyat telah dinantikan sebelumnya, mengingat selama ini pemerintah dianggap mengabaikan sektor perumahan. Forum diskusi disertai dengan usulan dan rekomendasi telah lama dilakukan, namun pada kenyataannya masih belum terealisasi bahkan mungkin tidak sempat ditindaklanjuti lebih jauh. Pembentukan kementerian yang terpisah dari Kementerian PUPR, meningkatkan harapan stakeholder industri properti dalam penyediaan rumah rakyat. Diharapkan sektor perumahan tidak lagi menjadi ‘anak tiri’ karena sudah ada kementerian yang akan mengurusnya.
baca juga, Sinar Mas Land Luncurkan Iconix Infinite, Shophouse Eksklusif di BSD City
Sektor perumahan dan properti menyumbang dan memberikan multipliereffect yang besar dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi sebesar 14- 16% terhadap PDB, dan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan sekitar 9,3% atau sebesar Rp 185 triliun per tahun, serta menyumbang ke penerimaan daerah (PAD) sebesar Rp 92 triliun atau sekitar 31,9% dari PAD pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bahkan pemerintah sudah mengakui sektor perumahan dan properti dapat menjadi lokomotif perekonomian nasional.
Meskipun demikian melihat dari porsi anggaran sektor perumahan terhadap APBN relatif masih sangat kecil. Bandingkan dengan anggaran kesehatan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6% dari APBN 2024 dan sektor pendidikan Rp 665 triliun atau sebesar 20%. Sektor perumahan pada tahun 2024 memiliki anggaran Rp 14,681 triliun ditambah dengan anggaran FLPP sebanyak 200.000 unit rumah sebesar Rp 18,02 triliun sehingga total hanya sebesar 1% dari APBN.
Di tengah harapan para stakeholder terhadap sektor perumahan dengan dibentuknya Kementerian PKP, anggaran sektor perumahan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 5,078 triliun. Meskipun terdapat rencana anggaran FLPP yang meningkat menjadi 300.000 unit rumah di tahun 2025, namun secara keseluruhan masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menjadi anomali dengan niat pemerintah untuk memberikan perhatiannya pada sektor perumahan. Keseriusan pemerintah dipertanyakan, karena dengan anggaran tersebut belum tercermin program-program perumahan ke depan yang akan menjadi sektor
unggulan.
Berita terkini menyebutkan rencana Qatar akan membiayai pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan yang termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Ini berita bagus! Namun hal-hal seperti ini seakan-akan menjadi kebijakan yang ujug-ujug dan tidak termasuk dalam perencanaan secara menyeluruh. Ada bagus, tidak ada pun tidak menjadi target. Hal semacam ini menjadikan target pembiayaan perumahan tidak terencana dengan baik. Pemerintah harus menjawab semua keraguan ini.
#AnggaranPerumahan #KeberpihakanPemerintah #SektorPerumahan #KebijakanPerumahan #PerumahanRakyat #PembangunanPerumahan #AnomaliAnggaran #KrisisPerumahan #SubsidiPerumahan #PerumahanLayakHuni #PembangunanInfrastruktur #RumahMurah #KebijakanPublik #PerencanaanAnggaran #DanaPerumahan #beritaproperti #news #propertyandthecity
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/anomali-anggaran-perumahan-dan-keberpihakan-pemerintah/
