Fahri Hamzah Kritik BP Tapera, Disebut Kebanyakan Bohongi Menteri

Jakarta, propertyandthecity.com – “Kayak (BP) Tapera ini kebanyakan ngebohongin Pak Menteri gitu lho.” Pernyataan keras itu dilontarkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam rapat evaluasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (13/8/2025). Ia menuding Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kerap memberi informasi menyesatkan terkait tugas Kementerian PKP.

Menurut Fahri, BP Tapera kerap menganggap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai pekerjaan PKP, padahal anggarannya dikelola Kementerian Keuangan dan disalurkan melalui Tapera.

“FLPP itu kan di luar kita. Tugasnya Kementerian (PKP) cuma membantu kepada Kementerian Keuangan supaya keluar anggaran. Anggaran itu ada di kita enggak? Enggak ada. Itu anggarannya ada di Kementerian Keuangan, dipindahin ke Tapera. Cuma Tapera itu menganggap seolah-olah ini pekerjaan Kementerian. Itu bohong dia,” tegasnya.

Fahri juga mengkritik sistem segmentasi penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diterapkan BP Tapera.

“Coba lihat Undang-undang Tapera. Orang itu setelah setahun baru boleh dapat jatah rumah. Artinya harus membangun basis keanggotaan dulu, baru bisa punya lahan, baru bisa mengantre untuk rumah subsidi,” ungkapnya.

BP Tapera Paparkan Tugas dan Capaian FLPP

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan lembaganya merupakan operator investasi yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan FLPP. BP Tapera bersifat independen dan diawasi oleh lima anggota komite, termasuk Menteri PKP, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Kepala OJK, dan satu anggota profesional.

Untuk mendukung target 3 juta rumah, kuota FLPP 2025 naik dari 220.000 menjadi 350.000 unit. Menurut Heru, langkah ini memerlukan kerja ekstra, termasuk segmentasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan profesi.

“Selain itu refocussing optimalisasi pencapaian di sisi demand dengan sosialisasi dan upaya promotif lainnya secara lebih fokus dan terarah,” terang Heru.

Hingga semester I-2025, FLPP telah tersalurkan ke 129.773 unit rumah subsidi, dengan buruh sebagai penerima terbesar yaitu 36.376 unit.

“Matching antara demand dan supply-nya,” ujar Heru.

Lokasi rumah subsidi yang banyak dibangun di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, hingga Sidoarjo membuat segmen buruh menyerap lebih banyak. Target awal untuk buruh hanya 20.000 unit, namun sudah terlampaui.

Selain buruh, penerima FLPP juga berasal dari kalangan tenaga kesehatan dengan realisasi 3.921 unit dari target 30.000, serta guru yang menyerap 4.265 unit dari target 20.000. Menurut Heru, banyaknya guru di daerah sesuai dengan lokasi pembangunan rumah subsidi yang umumnya berada di pinggiran kota, di mana harga tanah lebih terjangkau dibanding pusat kota.

Kuota FLPP 2025 yang semula 220.000 unit dengan anggaran Rp18,7 triliun akhirnya dinaikkan menjadi 350.000 unit, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp35,2 triliun atau bertambah Rp16,5 triliun.