Menteri PKP Dorong Gubernur Jabar Keluarkan Kebijakan Perumahan

Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengeluarkan kebijakan terkait perumahan rakyat. Dorongan ini disampaikan seiring masih tingginya jumlah warga di provinsi tersebut yang tinggal di rumah tidak layak huni.

“Memberi karpet merah kepada investor itu harus. Tapi wajib juga kita berikan karpet merah untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki rumah yang layak huni,” kata Menteri PKP saat kunjungan kerja di Kabupaten Subang, Rabu (23/07/2025).

Menurut data dari Kementerian PKP, jumlah rumah tidak layak huni secara nasional mencapai 26,9 juta unit, dan sebagian besar berada di Jawa Barat.

“Sebanyak 26,9 juta rumah di Indonesia perlu direnovasi, karena tidak layak huni. Dari data rumah yang tidak layak huni itu, mayoritas berada di wilayah Jawa Barat,” katanya.

Maruarar menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki tempat tinggal yang lebih layak huni.

“Untuk di Jawa Barat, saya yakin Gubernur sekarang bisa mengatasinya. Dalam hal ini saya berharap Gubernur Jabar bisa mengeluarkan kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni,” kata Menteri PKP.

Ia menambahkan, kondisi rumah tidak layak huni ini tidak lepas dari persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Parahnya lagi, banyak keluarga miskin terjebak utang kepada rentenir atau “bank emok”.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian PKP telah menggulirkan program Pembiayaan Mikro Perumahan atau “Pembiayaan HOME”.

“Kondisi saat ini bagaimana masyarakat tak berdaya menghadapi rentenir. Saat ini kita bikin gerakan mudah, murah dan cepat mendapatkan pinjaman. Sehingga masyarakat tidak lagi terjerat rentenir,” katanya.

Program tersebut disosialisasikan langsung oleh Maruarar pada Selasa (22/7) malam dalam kegiatan bertajuk Kolaborasi Pembiayaan Mikro Perumahan atau “Pembiayaan HOME”, yang digelar di Lembur Pakuan, kediaman Gubernur Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank BJB.

Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani, Sunar Basuki, menjelaskan program Pembiayaan HOME dari PNM ditujukan untuk nasabah PNM Mekaar dan memungkinkan mereka merenovasi rumah yang juga dapat difungsikan sebagai tempat usaha.

Sebagai Informasi, PNM sendiri merupakan BUMN dengan visi khusus memberdayakan ibu-ibu prasejahtera dan pelaku usaha mikro. Selain memberikan akses pembiayaan, PNM juga menyediakan pelatihan, pendampingan, serta bantuan dalam pengurusan perizinan.