Proyek Perumahan Sering Mangkrak, Kurangnya Data Daerah Jadi Penyebabnya?

Jakarta, propertyandthecity.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya proyek mangkrak dalam pembangunan perumahan dan penataan kawasan.

Hal tersebut disampaikan Wamen Fahri saat bertemu dengan Bupati Kebumen, Lilis Suryani, di Kebumen. Ia menyoroti banyaknya proyek pusat yang tidak berlanjut karena tidak mengacu pada data dan verifikasi dari pemerintah daerah.

“Kalau bawa proyek ngedrop, kadang-kadang didrop di tempat yang salah, akhirnya mangkrak dan tidak diteruskan. Itu tidak boleh kita lakukan lagi,” kata Fahri, Sabtu (19/7/2025).

Menurutnya, perencanaan proyek harus berbasis data yang akurat. Oleh karena itu, seluruh perencanaan proyek, harus berdasarkan data dari pemerintah daerah yang paling memahami kondisi masyarakatnya.

“Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang lagi sakit, siapa suami istri yang sedang bertengkar, itu pemerintah lokal lebih ngerti,” lanjut Fahri.

Tahun ini, Kementerian PKP akan memprioritaskan program restorasi dan renovasi kawasan pesisir. Program ini akan dilaksanakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendapat mandat alokasi anggaran untuk membangun 1.000 kawasan pesisir.

“Kami sudah berkoordinasi dengan KKP. Presiden telah menginstruksikan agar 1.000 kawasan pesisir dikelola oleh KKP. Sisanya akan ditangani oleh Kementerian PKP,” jelasnya.

Baca juga : Ibu Kota Nusantara Mulai Hidup, Ribuan ASN dan Pekerja Konstruksi Sudah Beraktivitas

Dari sekitar 13.000 kawasan pesisir di Indonesia, sebanyak 10 persen atau sekitar 1.300 kawasan akan ditata tahun ini. Anggaran untuk tiap kawasan diperkirakan sebesar Rp20 miliar hingga Rp22 miliar.

Selain pendanaan dari APBN, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta karena nilai strategis kawasan pesisir dinilai potensial untuk dikembangkan secara kolaboratif.

Dengan pendekatan berbasis data dan sinergi antar kementerian, pemerintah berharap program pembangunan kawasan bisa berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat pesisir.