Kementerian PKP Usulkan Rp49,8 Triliun demi Program 3 Juta Rumah 2026

Berita Properti45 Dilihat

HomeBabby.my.id(JAKARTA) — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajukan usulan anggaran Rp49,8 triliun untuk mendukung target ambisius Program 3 Juta Rumah 2026.

Usulan ini disampaikan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/7/2025), lalu.

Baca Juga: Kementerian PKP Tetapkan BSPS dan Rumah Subsidi Sebagai Program Utama Perumahan 2026

Anggaran tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya nasional untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sekaligus menangani kawasan kumuh di berbagai wilayah Indonesia.

Dari total usulan tersebut, sebagian besar akan dialokasikan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yakni program pembangunan rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan dukungan pemerintah.

“Kami mengajukan usulan agar pagu anggaran pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp49,854 triliun. Dari pagu indikatif Rp1,824 triliun, diperlukan tambahan sebesar Rp48,029 triliun,” ujar Menteri Maruarar dalam pertemuan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Adapun anggara sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% dari total anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan 2 juta unit rumah swadaya yang tersebar di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.

Baca Juga: Mampu Deteksi 26 Spesies Satwa Liar, Teknologi Algoritma AI EZVIZ Jamin Rumah Aman

Rinciannya: 670.000 unit di kawasan pesisir, 665.000 unit di kawasan perkotaan, dan 665.000 unit di kawasan perdesaan.

Program ini juga didorong oleh sinergi lintas sektor melalui pembiayaan rumah subsidi FLPP, KUR sektor perumahan, CSR perusahaan, serta investasi swasta.

“Program Prioritas TA 2026 Kementerian PKP adalah Rumah Swadaya 2 Juta unit dengan kebutuhan anggaran Rp45,55 triliun,” tegas Maruarar.

Dukungan untuk Rumah Susun, Khusus, dan PSU

Di luar program BSPS, terdapat sejumlah alokasi anggaran lain senilai Rp4,3 triliun atau 8,63% dari total pagu.

READ  Menteri PKP Minta Masukan Draft Peraturan Luas Lahan Rumah Subsidi

Baca Juga: 3 Tahun Berturut, Pintu Baja Fortress™ Raih Penghargaan IndoBuildTech 2025

Dana ini digunakan untuk:

  • Pembangunan rumah susun sebanyak 3.047 unit (lanjutan MYC & SYC baru prioritas), dengan kebutuhan anggaran Rp1,67 triliun.
  • Rumah khusus sebanyak 1.166 unit pasca-bencana dan stok panel RISHA dengan anggaran Rp287,81 miliar.
  • Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk 18.609 unit rumah umum, dengan kebutuhan Rp290,82 miliar.

Langkah ini bertujuan mendukung pencapaian RPJMN 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, terutama dalam konteks pengentasan kawasan kumuh dan pembangunan rumah layak huni.

Dalam aspek permukiman kumuh, Kementerian PKP menetapkan target: penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektar di 15 lokasi prioritas, dan pemenuhan sanitasi untuk 30.000 unit rumah.

Baca Juga: Ketika Inovasi dan Performa Bertemu

Total anggaran yang dibutuhkan untuk ini mencapai Rp660 miliar. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sementara dukungan manajemen (dukman) dialokasikan sebesar Rp1,118 triliun untuk menggaji 3.791 pegawai dan operasional 60 satuan kerja pusat dan daerah.

Selain itu, Rp271,52 miliar dialokasikan untuk fungsi pengawasan, evaluasi, dan koordinasi kegiatan perumahan daerah.

menteri pkp, rumah subsidi mbr, anggaran flpp, kur perumahan
Rumah subsidi. (Foto: Dok. Kementerian PKP).

Pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan didukung lewat:

  • FLPP dan SBUM untuk 500.000 unit rumah (dialokasikan melalui BA BUN Kemenkeu)
  • KUR sektor perumahan
  • Kemitraan dengan investor dan pihak swasta

Dari usulan anggaran Rp49,8 triliun ini, Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 2.052.822 unit rumah serta penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektar.

Baca Juga: Grand Pasadena Village: Hunian Premium di Jantung Gading Serpong-BSD, Apa Keunggulannya?

Sisanya akan dikejar melalui pendanaan kreatif seperti swadaya masyarakat dan keterlibatan sektor swasta.

READ  Tampil dengan Wajah Baru, Website Sinar Mas Land Permudah Konsumen Cari Properti Impian

“Kami berharap Komisi V DPR RI menyetujui usulan ini agar bisa segera disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas,” tutup Maruarar.

 

*** Baca berita lainnya di GoogleNews

——— KONTAK REDAKSI:
Telepon/WA: 0821 2543 0279
Email Redaksi: [email protected]
Email Iklan: [email protected]

Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertiterkini.com/program-3-juta-rumah-2026-anggaran-pkp-rp498-t/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *