RM.id Rakyat Merdeka – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab lantang soal isu bakal dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani percepatan pembangunan Papua. Tanpa banyak mikir, Gibran langsung nyatakan siap.
“Saya sih siap-siap aja. Mau ditugaskan ke mana pun, hayuk!” kata Gibran, saat kunjungan kerja di Klaten, Rabu (9/7/2025).
Buat Gibran, penugasan Wapres untuk urus percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru. Sejak era Wapres Ma’ruf Amin, percepatan Papua memang sudah jadi perhatian.
“Itu sudah sejak 2021 atau 2022. Jadi, bukan barang baru,” tegas eks Wali Kota Solo ini.
Meski Keppres soal tugas itu belum keluar, Gibran sudah tancap gas. Dia mengaku sudah sering mengirim tim ke Papua, ke Sorong, ke Merauke. Mulai dari kirim laptop, alat sekolah, sampai ngecek program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nanti tinggal atur waktu saja,” ujarnya.
Ditanya soal kemungkinan berkantor di Papua, Gibran santai saja. Menurutnya, urusan kantor itu fleksibel. “Saya bisa berkantor di Jakarta, di IKN kalau nanti sudah jadi, di Papua, bahkan di Klaten juga bisa. Yang penting sering ke daerah, dengerin rakyat, dapet masukan,” ujarnya.
Baca juga : MK Tunggu DPR Jalankan Putusan
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM sekaligus Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sempat menyebut Presiden akan memberi mandat khusus pada Gibran soal Papua. Yusril juga membuka peluang Gibran bakal berkantor di Papua demi menjalankan tugas tersebut.
Namun, pernyataan itu kemudian diluruskan Yusril. Eks Mensesneg ini bilang, nanti yang bakal sering ngantor di Papua bukan Wapres, tapi sekretariat dan tim pelaksana Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Badan itu dibentuk berdasarkan Perpres 121/2022, dipimpin langsung oleh Wapres, tapi yang operasional harian ya timnya.
“Kalau Wapres atau para menteri lagi ada di Papua, tentu bisa berkantor sementara di sana. Tapi bukan berarti pindah kantor,” beber Yusril.
Menurutnya, tugas-tugas Wapres sudah diatur konstitusi. “Tempat kedudukan Presiden dan Wapres nggak bisa pisah. Jadi, nggak mungkin Wapres pindah ke Papua,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Mendagri Tito Karnavian. Ia bilang, peran Gibran itu, di tataran koordinasi pusat, bukan teknis di lapangan. “Eksekusi di lapangan itu, tugas badan khusus,” ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ikut memberikan penjelasan. Kata dia, penugasan Wapres itu amanat UU Otsus Papua. Jadi bukan semata mandat pribadi dari Presiden.
“Itu sudah diatur undang-undang. Wapres memang jadi ketua percepatan Papua,” jelas Pras.
Baca juga : AHY Bilang Demokrat Dukung Prabowo-Gibran Sampai Tuntas
Tapi, lanjut Pras, bukan berarti Gibran harus ngantor permanen di Papua. “Kalau rapat, kunker, atau sesekali berkantor di sana, nggak masalah, tapi ngantor tetap di Jakarta,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu kemudian menjelaskan percepatan pembangunan Papua akan difasilitasi oleh negara. Misalnya, dengan memanfaatkan Kantor KPKN Jayapura sebagai kantor operasional tim percepatan. Selain itu, tim percepatan ini akan membentuk badan atau satuan tugas (satgas) yang akan bertugas secara harian di lapangan.
“Yang lebih sering berkantor di Papua nantinya adalah badan atau satgas karena mereka yang bertanggung jawab terhadap operasional harian pembangunan di sana,” jelasnya.
Menurut Pras, percepatan pembangunan Papua adalah kewajiban negara yang harus dijalankan secara bersama. Kehadiran pejabat eksekutif dan legislatif merupakan hal wajar dalam rangka memastikan pembangunan berjalan dengan baik.
“Kalau perlu memang harus sering-sering berkunjung ke sana. Papua adalah bagian penting dari Indonesia yang harus dibangun secara serius dan berkelanjutan,” imbuh Pras.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Indrajaya mengapresiasi kesiapan Gibran mengurus Papua. Ia bilang, Gibran bisa lebih dekat dengan persoalan Papua jika bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. “Patut diapresiasi,” nilai Indrajaya, dalam keterangannya.
Menurut Indrajaya, penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan layanan pendidikan, dan akses kesehatan yang merata.
Baca juga : Menteri Wihaji Apresiasi KLH Terlibat Program Tamasya
“Kehadiran Wapres secara langsung di sana bisa menjadi simbol sekaligus langkah nyata bahwa negara hadir untuk semua warganya, termasuk saudara-saudara kita di Papua,” pungkas Indrajaya.
Anggota Komisi II DPR Deddy Yevry Sitorus mendukung keputusan Presiden. Kata dia, Gibran orang paling tepat mengemban tugas ini. Terpenting, kata dia, dalam mengurus Papua ini jangan setengah hati.
“Harus tinggal di sana. Jangan datang-pergi. Ini kerja besar. Ada food estate 3 juta hektare. Papua nggak bisa sambil lalu,” tegasnya.
Ia menyarankan Gibran berdialog dulu dengan tokoh Papua, sejarawan, dan sosiolog. “Koordinasi juga dengan Kemendagri dan kementerian teknis,” pesan Deddy.
Diketahui, penunjukan Wapres untuk urus Papua bukanlah hal baru. Di era Presiden RI ke-7 Jokowi, Wapres Kiai Ma’ruf Amin juga diberi mandat memegang jabatan Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Kiai Ma’ruf diberi tugas memastikan keberlangsungan pembangunan dan otonomi khusus di Papua.
Kiai Ma’ruf bahkan berkantor di sana selama lima hari, Oktober 2023. Sang Kiai berdialog bersama pemuka agama, aktivis kemanusiaan, hingga tokoh pemuda Papua.
Sedangkan Gibran, sejak dilantik dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, diketahui belum pernah menginjakkan kaki di Papua. Rencana kunjungan ke Merauke awal 2025 batal karena agenda lain.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
