Perbaikan Hunian Pesisir dan Pembentukan BP3 Jadi Fokus Kementerian PKP

Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen KP) terus berupaya meningkatkan kualitas hunian dan permukiman di berbagai wilayah Indonesia. Tahun ini, fokus utama mereka adalah perbaikan hunian di kawasan pesisir dan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

“Pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas,” ujar Dirjen KP Kementerian PKP, Fitrah Nur, di Jakarta, Minggu (16/6).

Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Ditjen KP menargetkan perbaikan 11.697 unit rumah di 28 provinsi dengan alokasi anggaran Rp255 miliar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir yang seringkali tinggal di hunian yang tidak layak.

Selain BSPS Pesisir, Ditjen KP juga mengalokasikan anggaran Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan. Kawasan-kawasan tersebut tersebar di berbagai daerah, antara lain Cirebon, Rokan Hulu, Sumbawa, Wajo, Yogyakarta, dan Bandung. Program ini menyasar permukiman kumuh yang membutuhkan penataan dan perbaikan infrastruktur.

Tak hanya fokus pada perumahan, Ditjen KP juga mengalokasikan anggaran Rp30 miliar untuk pembangunan sanitasi di lima wilayah, termasuk Lubuk Linggau, Kuningan, Wajo, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak.

Baca Juga: Perdana, Paramount Enterprise Beri Penghargaan 95 Mitra Bisnisnya

Baca Juga: Hebel VS Bata Merah, Mana Yang Lebih Bagus Untuk Rumah

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen KP juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Pembentukan badan ini merupakan amanat dari berbagai undang-undang terkait perumahan dan permukiman. BP3 akan berperan sebagai lembaga khusus yang mempercepat program tiga juta rumah. (*)