Wacana Penghapusan SLIK OJK, Pengamat: Bisa Menjadi Masalah Baru

Jakarta, Propertyandthecity.com – Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch menanggapi wacana penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang banyak dibicarakan saat ini dan dirasakan menghambat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan kredit rumah.

SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan sebuah sistem yang menyediakan informasi mengenai riwayat kredit seseorang, terkait juga status kredit, kelancaran pembayaran, dan riwayat kredit sehingga perbankan dapat melakukan mitigasi risiko terhadap rencana kredit yang akan diberikan kepada konsumen.

SLIK OJK ini sebagai alat untuk dapat melihat kemampuan bayar calon konsumen. Selain itu juga perbankan dapat menilai karakter dan kebiasaan calon konsumen dalam mengelola keuangannya.

“Bukan itu masalahnya. Jika SLIK OJK dihapuskan, perbankan tidak memiliki alat untuk dapat melihat kesehatan keuangan seseorang. Ini sama saja memberikan kredit kepada orang yang tidak sanggup mencicil. Bisa terjadi seperti krisis sub-prime mortgage yang terjadi di Amerika tahun 2008. Hal ini tidak akan menyelesaikan masalah, namun akan membuat masalah baru di masa mendatang,” jelas Ali pada Property and The City, Kamis (27/10/25).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan SLIK OJK dihapus khususnya untuk MBR dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI. Ali menilai SLIK OJK itu menjadi cerminan daya beli masyarakat saat ini yang melemah dan sebagian terjerat pinjol dan judol.

Dampaknya masih terasa sampai saat ini. Satu-satunya cara dengan meningkatkan daya beli masyarakat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun jangan jadikan hal ini menjadi alasan tidak tercapainya target penyerapan kuota FLPP saat ini.

Penghapusan SLIK OJK hanya membuat ‘senang sesaat’ tapi dampak buruknya bisa berkepanjangan dan mengancam kesehatan perbankan. Apalagi melihat perkembangan non-performing loan (NPL) bank yang cenderung semakin tinggi. Tentunya hal ini akan memperburuk kinerja perbankan nasional.

Alih-alih menghapuskan SLIK OJK, pemerintah harusnya lebih gencar menciptakan lapangan kerja untuk mendukung perekonomian masyarakat.