Badung, Propertyandthecity.com – Pemerintah menyiapkan program besar untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, jumlah rumah tidak layak huni yang akan diperbaiki ditargetkan mencapai 400 ribu unit, naik signifikan dibanding capaian tahun ini yang baru 45 ribu rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyebut, peningkatan anggaran dan target renovasi ini menunjukkan perhatian serius Presiden terhadap kesejahteraan rakyat.
“Presiden Prabowo itu luar biasa, tahun ini hanya 45 ribu anggaran APBN untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni. Tapi, tahun depan menjadi 400 ribu, naiknya besar sekali, itu membuktikan PresidenPrabowo sangat pro rakyat,” ujar Ara usai menghadiri Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) Melawan Rentenir, di Auditorium Universitas Udayana (Unud) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Senin (24/11) sore.
Seiring dengan target ambisius tersebut, Kementerian PKP memperoleh alokasi anggaran Rp 10,89 triliun untuk 2026. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat atau 106,57 persen dibandingkan pagu 2025.
“Tahun depan anggaran kita meningkat 100 persen. Iya anggaran kementerian kami dinaikkan oleh Presiden Prabowo dan DPR 100 persen,” ucap Ara.
Menurut Ara, ada 26,9 juta orang Indonesia yang mempunyai rumah, tetapi tidak layak huni. Oleh karena itu, program renovasi rumah kumuh diarahkan untuk membantu masyarakat di antara puluhan juta tersebut.
Tak hanya itu, masih ada 9,9 juta orang yang belum memiliki rumah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menambah fasilitas dan kuota rumah subsidi, termasuk keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tanpa menaikkan bunga.
“Untuk yang tidak punya rumah ada 9,9 juta. Programnya namanya rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” jelasnya.
“Juga buat rumah subsidi kan BPHTB pertama kali dikasih gratis, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) gratis, dan kuotanya 200 ribu itu jadi 350 ribu rumah, dan bunganya tetap 5% tidak dinaikkan. Nah ini saya pikir hal-hal yang sangat baik ya,” lanjut Ara.
Selain program rumah subsidi BPHTB, pemerintah juga meningkatkan kuota program rumah subsidi FLPP. Kenaikan ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.
“Nah, biasanya itu 200 ribuan. Pak Prabowo setahun dinaikkan kuotanya dari 220 ribu menjadi 350 ribu, terbesar sepanjang sejarah ada Republik Indonesia. Sudah itu BPHTB gratis. PBG-nya gratis, tetapi buat rakyat kecil. Kalau menengah atas ya harus bayar,” ungkap Ara.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/pemerintah-siapkan-renovasi-400-ribu-rumah-tak-layak-huni-pada-2026/
