93% Dana Pemerintah di BTN Tersalurkan, Fokus Dorong Pembiayaan Perumahan Nasional

Jakarta, Propertyandthecity.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mencatat penyaluran dana pemerintah mencapai Rp23,28 triliun hingga Oktober 2025. Angka tersebut setara 93 persen dari total Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp25 triliun yang ditempatkan di perseroan oleh pemerintah.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan dana tersebut telah disalurkan ke berbagai sektor strategis, dengan fokus utama pada sektor perumahan, baik kepada pengembang maupun melalui pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Hingga akhir bulan Oktober 2025, dari dana Rp25 triliun sudah disalurkan BTN lebih dari Rp23 triliun atau tembus 93%,” ujar Nixon, dikutip dari laman resmi BTN, Senin (11/11/2025).

Nixon menambahkan, mayoritas debitur korporasi BTN berasal dari sektor yang berkaitan langsung dengan perumahan, seperti pengembang, perusahaan properti, dan kontraktor. Selain itu, penyaluran dana juga menjangkau sektor pendukung lain yang beririsan dengan ekosistem perumahan nasional, di antaranya sektor kesehatan, pendidikan, perdagangan, manufaktur, hingga pemerintahan.

Ia menilai peningkatan aktivitas di segmen korporasi ini tidak terlepas dari upaya BTN untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut, kata Nixon, menjadi bagian dari strategi bank dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Nixon optimistis penyaluran dana penempatan pemerintah tersebut akan tuntas sepenuhnya sebelum pertengahan November 2025, atau lebih cepat dari jadwal resmi yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga akhir Desember 2025.

“Sebelum pertengahan November, penyerapan Rp25 triliun dana pemerintah sudah selesai seluruhnya,” tegasnya.

Kebijakan penempatan dana pemerintah ini merupakan bagian dari langkah Kemenkeu untuk menjaga likuiditas sistem keuangan nasional dan mendorong pertumbuhan sektor riil di tengah dinamika ekonomi global. Pada September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengalihkan Rp200 triliun kas pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025, yang menempatkan dana pemerintah di lima bank nasional, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dalam skema tersebut, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima penempatan dana sebesar Rp55 triliun, BTN mendapatkan Rp25 triliun, sedangkan BSI memperoleh Rp10 triliun.

Pemerintah berharap penempatan dana jumbo ini dapat memperkuat kemampuan bank-bank tersebut dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif, terutama sektor perumahan yang menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Nixon menegaskan, BTN akan terus menjaga momentum positif ini dengan memperluas akses pembiayaan yang inklusif serta mendukung berbagai program pemerintah di bidang perumahan rakyat.

Melalui strategi penyaluran yang terukur, BTN optimistis dapat berkontribusi lebih besar terhadap penguatan sektor riil dan keberlanjutan ekonomi nasional.