RM.id Rakyat Merdeka – Fenomena judi online (judol) makin mengkhawatirkan karena menyasar berbagai kalangan. Data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, lebih dari 51 ribu aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam aktivitas tersebut.
Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, mengungkapkan, sejak 2017 hingga awal 2025 terdapat 709 juta transaksi judi online. Dari jumlah itu, sebanyak 51.611 pelaku teridentifikasi berasal dari kalangan ASN.
“Sekitar 51.611 pemain judi online diidentifikasi berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah,” kata Danang dalam forum diskusi bertajuk Optimalisasi Pemanfaatan Data PPATK dalam Rangka Mendukung Pemberantasan Korupsi dan Judi Online di BSD, Tangerang, Kamis (30/10/2025).
Ia menyebut, ada peningkatan signifikan jumlah pemain dari tahun 2023 ke 2024, dengan total deposit mencapai Rp 51,3 triliun. “Jumlah pemain melonjak dari 3,79 juta orang pada 2023 menjadi 9,78 juta orang pada 2024,” ujarnya.
PPATK juga mencatat, perputaran dana judi online sejak 2017 hingga semester I 2025 menembus Rp 976,8 triliun. “Total transaksi yang tercatat lebih dari 709 juta,” tambah Danang.
Atas temuan ini, PPATK memperkuat fungsi intelijen keuangan sebagai langkah pencegahan kejahatan ekonomi. “Selain menjadi alat analisis, data ini juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap kejahatan ekonomi, terutama di sektor publik yang rentan terhadap judi online,” tegasnya.
Baca juga : Kinerja Solid, BRI Kantongi Laba Rp 41,2 Triliun Di Triwulan III-2025
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, sekitar 600 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) terindikasi bermain judi online.
“Kita koordinasi dengan PPATK. Ketemu 600 ribu lebih penerima Bansos dari Kementerian Sosial yang ditengarai ikut bermain judi online. Itu kita coret semua setelah pendalaman,” kata Gus Ipul di Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
Menurut Gus Ipul, sekitar 6.000 penerima berasal dari Kabupaten Bogor — jumlah tertinggi di antara wilayah lain. “Bansos kok dibuat main judi online, itu jelas melanggar ketentuan,” kecamnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI menerima laporan PPATK yang menemukan 602 ribu warga Jakarta terlibat dalam aktivitas judi online. “Kami segera tertibkan,” ucap Pramono di Grogol, Jakarta Barat, Senin (27/10/2025).
Wakil Gubernur DKI Rano Karno menambahkan, ribuan di antaranya merupakan penerima Bansos. “Sebanyak 5.000 di antaranya penerima Bansos. Pemprov tak segan mencabut bantuan warga yang terbukti terlibat judi online,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara. Ia memberi tiga instruksi utama kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni memberantas narkoba, penyelundupan, dan judi online.
Baca juga : Laba Bersih BSI Melesat 9,04 Persen Capai Rp 5,57 Triliun Di Triwulan III-2025
“Tiga hal ini ancaman serius bagi masa depan bangsa. Saya minta Kapolri memimpin langsung pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online,” ujar Prabowo, saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Berdasarkan catatan Polri, sejak Mei hingga 26 Agustus 2025, Korps Bhayangkara menangani 235 kasus judi online dengan 259 tersangka. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga berhasil membongkar jaringan nasional dan internasional yang beroperasi lewat tiga situs besar: Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77.
Dalam pengungkapan itu, polisi menangkap tiga tersangka berinisial MR, BI, dan AF, menyita uang tunai Rp16,4 miliar, serta memblokir 76 rekening dengan nilai transaksi Rp63,7 miliar.
Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan keberhasilan ini hasil kerja sama dengan PPATK, Kemenko Polhukam, dan Kemenkominfo.
“Dari 235 kasus yang kami tangani, 200 tersangka merupakan pemain, sisanya penyelenggara, admin, operator, hingga endorser. Khusus jaringan Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77, para tersangka berperan sebagai pengendali transaksi deposit dan penarikan,” jelasnya dalam konferensi pers di Bareskrim, Rabu (27/8/2025).
Kemenkominfo mencatat, sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025, sudah lebih dari 2,5 juta konten judi online diblokir.
Baca juga : BCA Tangguh Hadapi Fluktuasi Ekonomi RI
Sementara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Asep Nana Mulyana menyebut pelaku judi online berasal dari berbagai kalangan, mulai anak sekolah hingga tunawisma.
Per 12 September 2025, jumlah penjudi online yang ditangani kejaksaan mencapai 2.256 orang, didominasi laki-laki sebanyak 88,1 persen atau 1.899 orang. Perempuan sebanyak 257 orang atau 11,9 persen.
“Dari sisi usia, terbanyak di rentang 26–50 tahun dengan 1.349 orang, disusul usia 18–25 tahun sebanyak 631 orang. Ada juga di atas 50 tahun sebanyak 164 orang, dan di bawah 18 tahun sebanyak 12 orang,” papar Asep.
Ia menambahkan, profesi pelaku beragam, mulai petani, pelajar, hingga tunawisma. “Perlu literasi masif bahwa judi online bukan permainan, melainkan perangkap yang bisa menyengsarakan kita semua,” tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
