Bandung, propertyandthecity.com – Sebuah pertemuan sederhana di kantor Gubernur Jawa Barat awal Oktober lalu menjadi potret getir hubungan antara pembangunan dan kemanusiaan. Gubernur Dedi Mulyadi mengundang sejumlah korban kecelakaan truk tambang dari wilayah Parung Panjang, Rumpin, hingga Cigudeg — daerah yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dan melekat dengan debu, bising, dan maut yang datang tiba-tiba dari laju kendaraan raksasa pengangkut hasil tambang.
Salah satu korban, Devi, menyuarakan sesuatu yang mengguncang nurani. Ia menyebut bahwa di daerahnya, sudah menjadi rahasia umum: ada sopir truk yang memilih “melindas” korban sampai tewas karena dianggap lebih murah bagi perusahaan dibanding jika korban selamat dan harus ditanggung biaya pengobatannya.
Sebuah pernyataan yang mengiris, mencerminkan betapa kompleksnya persoalan sosial di balik industri tambang rakyat yang seolah berjalan tanpa keseimbangan etika dan sistem keselamatan publik.
Pernyataan itu langsung dibantah oleh Asosiasi Transporter Tangerang–Bogor (ATTB). Sekjen ATTB Ahmad Gozali menegaskan tidak pernah ada arahan atau instruksi semacam itu.
“Sopir juga manusia, punya perasaan. Tidak ada perintah melindas korban. Kecelakaan terjadi di luar kehendak mereka,” katanya seperti dilansir jawapos.com, (09/10/2025).
Gozali menambahkan, pihak asosiasi dan pengusaha transportasi tambang selama ini selalu bertanggung jawab ketika kecelakaan terjadi, termasuk memberi santunan bagi keluarga korban, bahkan turut hadir dalam acara tahlilan.
Namun, di balik klarifikasi itu, satu pertanyaan besar tetap menggantung: mengapa tragedi di jalan tambang Parung Panjang terus berulang tanpa solusi yang benar-benar hadir?
Jalan Khusus Tambang: Wacana Panjang yang Tak Pernah Menjadi Jalan
Isu jalan khusus tambang sejatinya bukan baru. Sudah diwacanakan sejak 2014 dan sempat menggeliat di beberapa periode pemerintahan, namun hingga 2025 ini, wacana itu belum juga menjelma menjadi aspal di lapangan.
Padahal, keberadaan jalan khusus tambang bukan hanya soal efisiensi logistik, tapi menyangkut nyawa dan hak hidup aman ribuan warga di Parung Panjang dan sekitarnya.
Menurut ATTB, minat investor untuk membangun jalan khusus tambang sebenarnya sudah ada sejak lama. “Ada investor yang siap membangun karena secara bisnis ini menjanjikan. Jalan akan berbayar, jadi feasible. Tapi pemerintah daerah belum menunjukkan tekad bulat,” ungkap Gozali.
Baca Juga: Asa Stimulus Ekonomi Sasar Pasar Properti
Ia menilai, proyek jalan khusus tambang justru sering tersandera kepentingan politik, bukan teknis atau finansial.
“Kalau administrasi dipermudah, kami siap bangun. Tapi selalu saja mentok di kebijakan,” tambahnya.
Antara Harapan dan Hambatan
Ironisnya, proses pembebasan lahan sebetulnya tidak serumit yang dibayangkan. Sejumlah perusahaan tambang bahkan telah menghibahkan sebagian lahannya untuk proyek jalan tersebut.
Rencananya, ruas jalan khusus tambang akan melewati beberapa desa di dua kecamatan: Cigudeg dan Rumpin. Karena masih dalam wilayah Jawa Barat, persoalan lintas provinsi tidak menjadi kendala besar.
Warga menilai, dengan adanya lahan hibah itu, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk menunda pembangunan.
“Kalau sampai jalan tambang tidak dibangun padahal lahannya sudah ada, sungguh keterlaluan,” kata Syaiful Rahman, warga Parung Panjang.
“Jalan tambang itu sudah waktunya. Cuma lewat jalur ini masalah bisa benar-benar selesai,” timpal Yanti, warga lainnya.
Namun, realitas di lapangan tetap saja berjalan lamban. Sebagian lahan warga masih perlu dibebaskan, sementara koordinasi lintas instansi belum sepenuhnya solid.
Komitmen Pemerintah Daerah: Antara Janji dan Implementasi
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade) memastikan bahwa rencana pembangunan jalan khusus tambang tetap menjadi komitmen serius.
“Kami berkomitmen membangun jalan baru dari Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg–Rumpin, yang akan terhubung ke Tol Serpong sepanjang 13 kilometer,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses pengadaan lahan dan percepatan pembangunan kini ditangani langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto, dengan dirinya sebagai ketua tim.
Langkah awal seperti peninjauan lapangan dan koordinasi dengan pengusaha tambang sudah dilakukan, dan beberapa perusahaan telah menyatakan kesediaannya mendukung proyek ini dengan hibah lahan.
“Mohon doa masyarakat agar prosesnya diberi kelancaran. Nantinya, mobil hasil tambang hanya akan melintas di jalur khusus yang disiapkan,” tutup Jaro Ade.
Pembangunan jalan khusus tambang bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah ujian moral dan tata kelola — sejauh mana pembangunan menempatkan keselamatan manusia di atas kepentingan ekonomi dan politik.
Setiap nyawa yang melayang di jalan tambang Parung Panjang adalah pengingat pahit tentang absennya kehadiran negara di antara roda truk dan debu tambang.
Sampai jalan itu benar-benar terbangun, warga akan terus hidup dalam ketakutan yang berulang: setiap kali suara truk lewat, selalu ada kemungkinan bahwa itu bukan sekadar kendaraan lewat, tapi ancaman yang bisa merenggut hidup siapa saja. (*)
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/tarik-menarik-kepentingan-di-jalan-parung-panjang/
