Menteri Bahlil Soal Pasokan BBM Negara Nggak Boleh Kalah Oleh Tekanan Bisnis

RM.id Rakyat Merdeka – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal isu seretnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Dia menegaskan, pemerintah tidak akan menambah kuota impor BBM bagi badan usaha swasta mana pun.

Menurut Bahlil, kuota impor BBM yang sudah diberikan untuk badan usaha swasta sebenarnya sangat besar. Tahun 2024, pemerintah memberi jatah 100 persen, dan ditambah lagi 10 persen pada 2025. Total 110 persen. Namun, masih saja ada yang mengeluh kekurangan stok.

Untuk mengatasi persoalan itu, Bahlil meminta badan usaha swasta berkolaborasi dengan Pertamina lewat kerja sama business to business (B2B) dengan sistem terbuka (open book). Artinya, kualitas dan harga dicek bersama, semua transparan dan adil. Sayangnya, lanjut Bahlil, masih ada pihak yang mencoba mendorong pemerintah agar mengeluarkan tambahan kuota BBM lewat jalur tekanan bisnis.

Bahlil mengaku sudah melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Arahan Presiden, katanya, sangat jelas. Yakni, berpegang teguh pada Pasal 33 UUD 1945, bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

“Saya senang, Presiden Prabowo sangat straight to the point. Dalam menjalankan tugas, saya hanya takut dan taat kepada Presiden serta hukum,” kata Bahlil dalam wawancara eksklusif dengan Rakyat Merdeka di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

“Negara tidak boleh kalah oleh tekanan bisnis. Semua harus berjalan sesuai hukum dan konstitusi, bukan karena lobi atau kepentingan kelompok,” imbuhnya.

Dalam perbincangan yang berlangsung hampir satu setengah jam itu, Bahlil berbicara tentang banyak hal. Mulai dari strategi kedaulatan energi, pemanfaatan etanol, hingga rencana pembangunan kilang mini di berbagai daerah.

READ IMI Akan Gelar E-Rallytage Mobil Listrik, dengan Check Point Tempat Bersejarah

Memakai kemeja lengan pendek warna biru muda, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu juga blak-blakan soal pembenahan subsidi energi yang masih bocor di lapangan.

Tim Rakyat Merdeka berfoto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kelima kiri) usai wawancara eksklusif di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu (4/10/2025). (Foto: Khairizal Anwar/RM

Dalam wawancara ini, Bahlil didampingi Juru Bicara Menteri ESDM Dwi Anggia. Dari Rakyat Merdeka, hadir CEO RM Group Kiki Iswara Darmayana, Direktur Pemberitaan Ratna Susilowati, Wakil Pemimpin Redaksi Kartika Sari, Pemimpin Redaksi RM Digital Firsty Hestyarini, General Manager Haris Indrawan, Kepala Redaktur Eksekutif Syarif Hidayat, Asisten Redaktur Eksekutif Bambang Trismawan, Fotografer Khairizal Anwar, dan Tim RM Digital.

Berikut petikan wawancara selengkapnya.

Menjelang setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, bagaimana capaian utama Kementerian ESDM?

Pertama-tama, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama, program Presiden Prabowo ke depan mencakup beberapa hal penting. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hingga hilirisasi. Dari semua aspek itu, tanggung jawab di Kementerian ESDM itu ada dua. Yang pertama, terkait dengan energi. Dan yang kedua adalah hilirisasi sebagai pusat investasi.

Khusus di bagian energi, target kinerja kami atau KPI (Key Performance Indicator) adalah lifting minyak pada tahun 2025 sebesar 605 ribu barel per hari. Ini harus bisa tercapai.

Menjelang satu tahun pemerintahan Pak Prabowo, insya Allah lifting kita akan mendekati angka itu. Sejak 2008 hingga sekarang, target lifting itu belum pernah mencapai atau melampaui target APBN. Karena itu, kita harus melakukan reformasi besar-besaran, baik dari sisi regulasi, pelayanan, kecepatan, maupun fokus kerja.

Dan untuk meningkatkan lifting bukan pekerjaan yang mudah. Sebagai contoh, pada tahun 1996-1997 Indonesia pernah mencapai lifting minyak hingga 1,6 juta barel per hari. Sementara konsumsi kita waktu itu baru sekitar 510 ribu barel per hari. Saat itu, pendapatan APBN dari sektor migas mencapai 40 sampai 49 persen.

READ PKS Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas

Sekarang kondisinya terbalik. Konsumsi kita 1,6 juta barel per hari, sementara lifting hanya sekitar 600 ribu per hari. Artinya, kita harus impor sekitar satu juta barel. Karena itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan energi harus menjadi prioritas nasional. Ini tantangan baru.

Selain menaikkan lifting, kita juga sedang melakukan modifikasi melalui program biodiesel. Saat ini kita dorong B40. Tahun depan kita targetkan B50. Untuk bensin, kita juga akan dorong penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar bensin. Dalam rangka menurunkan emisi, mau tidak mau kita harus melakukan itu.

Banyak negara sudah melakukan hal itu. Brazil sudah 100 persen, Amerika Serikat 80 persen, China 10 persen, Thailand juga sudah menerapkannya. Indonesia akan menuju ke arah itu. Menurunkan emisi dan memperkuat kemandirian energi.
Selanjutnya