Jakarta, propertyandthecity.com– Pemerintah menyebut infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap untuk dihuni, mulai dari hunian ASN, jaringan listrik dan air bersih, hingga akses jalan tol. Namun, di balik optimisme tersebut, proyek reklamasi pascatambang dan keberlanjutan anggaran pembangunan IKN masih menjadi sorotan.
Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN (OIKN), Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan sebanyak 47 tower hunian termasuk rumah tapak untuk menteri telah rampung dibangun.
“Air sudah lengkap, listrik sudah, aksesibilitas jalan tol juga sudah. Bahkan, ada bandara yang sudah disetujui untuk akses masyarakat umum,” kata Danis, Kamis (25/9/2025).
Menurut Danis, terdapat 2.800 unit hunian dengan total lebih dari 8.000 kamar yang siap menampung 1.700 hingga 4.000 aparatur sipil negara (ASN) yang ditargetkan pindah ke IKN pada tahap awal.
Reklamasi Lahan Pascatambang
Di sisi lain, arah pembangunan IKN juga berimbas pada rencana reklamasi lahan pascatambang di Kalimantan Timur. PT Kitadin, anak usaha PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), mengubah rencana pemanfaatan bekas tambang Embalut, Kutai Kartanegara.
Semula, lahan hampir 3.000 hektare itu akan difokuskan menjadi lumbung pangan penopang IKN. Namun, perusahaan kini mempertimbangkan berbagai opsi bisnis baru, mulai dari pertanian, peternakan, pariwisata, hingga energi terbarukan.
“Kalau dulu pertanian diharapkan mendukung IKN, tapi kalau progres IKN melambat, pertanian support apa? Ini yang masih dibahas,” kata Kepala Teknik Tambang PT Kitadin, Bonifasius Tipa seperti dilansir bisnis.com, (25/09).
Sejauh ini, Kitadin telah membangun sejumlah fasilitas reklamasi, termasuk lahan padi 74 hektare yang sudah panen tiga kali dengan produksi lebih dari 700 ton gabah kering giling per tahun.
Baca Juga: Giant Sea Wall Akan Gabungkan Beton dan Mangrove, Ini Penjelasan AHY
Anggaran IKN Terus Mengalir
Kementerian Keuangan memastikan aliran dana APBN untuk pembangunan IKN tetap berlanjut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pada tahun anggaran 2026 pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,3 triliun.
“IKN masih didorong. Tahun depan lebih cepat lagi,” ujar Purbaya.
Merujuk RAPBN 2026, total anggaran untuk OIKN tercatat Rp6,26 triliun. Angka itu naik dari proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun, meski lebih rendah dibandingkan akumulasi anggaran 2022–2024 yang mencapai Rp75,8 triliun.
Pemerintah berharap masuknya investasi swasta bisa mempercepat pembangunan IKN. Namun, hingga kini peran swasta dinilai masih terbatas.
Meski klaim kesiapan infrastruktur terus disampaikan, sejumlah pihak menilai pembangunan IKN masih menghadapi tantangan, mulai dari pembiayaan, keterlibatan swasta, hingga konsistensi reklamasi lahan pascatambang di sekitar wilayah proyek. (*)
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/infrastruktur-ikn-disebut-siap-huni-reklamasi-tambang-dan-anggaran-jadi-sorotan/
