Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah menambah langkah besar dalam menghadirkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain menggelontorkan kuota FLPP terbesar sepanjang sejarah, 350 ribu unit tahun ini, Menteri PKP Maruarar Sirait tengah menyiapkan strategi baru melalui FLPP Swasta yang melibatkan perbankan dan pengembang untuk memperluas ketersediaan hunian layak.
“Saya ucapkan terimakasih atas kinerja dan dukungan ekosistem perumahan untuk Program 3 Juta Rumah. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kuota FLPP terbesar sebanyak 350.000 tahun ini dan memberikan insentif bagi rakyat berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis dan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah MBR,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/08/2025).
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinilai sebagai terobosan penting untuk memperluas akses KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejak pertama kali digulirkan pada 2010, total dana yang dialokasikan mencapai Rp135 triliun hingga semester I 2025. Pengelolaan dana tersebut awalnya berada di Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), sebelum dialihkan ke BP Tapera mulai 2022.
Pada RAPBN 2026, pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi perumahan melalui Subsidi Bunga Kredit (SBK) sebesar Rp4,40 triliun dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) senilai Rp1,15 triliun. SBUM diberikan Rp4 juta per unit untuk wilayah non-Papua dan Rp10 juta per unit di Papua, sedangkan SBK digunakan untuk meringankan cicilan KPR subsidi dari akad kredit periode 2015–2020.
Terobosan Baru, Mau Bikin FLPP Swasta
Di luar skema pemerintah, Maruarar tengah mendorong lahirnya FLPP Swasta, sebuah konsep pembiayaan perumahan yang melibatkan sektor non-pemerintah dalam memberikan subsidi.
“Dengan skema FLPP Swasta, kami berharap dapat meningkatkan ketersediaan rumah subsidi secara signifikan, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN,” ujarnya.
Maruarar menjelaskan, gagasan tersebut muncul karena kebutuhan perumahan rakyat jauh melampaui kemampuan APBN. Ia menegaskan, meski pemerintah menargetkan pembangunan 500.000 rumah subsidi pada 2026, jumlah itu masih belum mampu menutup backlog perumahan yang mencapai jutaan unit.
“Selama ini, pembiayaan subsidi dibayarkan oleh negara. Kami sedang berupaya agar ada pihak swasta yang bersedia,” kata Maruarar.
Ia menuturkan, konsep FLPP Swasta akan menjadi pelengkap berbagai program perumahan yang sudah berjalan, mulai dari KPR subsidi bunga rendah hingga penghapusan pungutan seperti PPN, BPHTB, dan PBG. Saat ini, pemerintah masih melakukan pembahasan dengan sejumlah pengembang dan perbankan besar terkait mekanisme pelaksanaannya.
Menurut Maruarar, keterlibatan swasta diharapkan lahir dari semangat gotong royong, bukan semata mencari keuntungan. Ia pun mencontohkan inisiatif BPJS Ketenagakerjaan yang bersedia membantu pembayaran uang muka rumah bagi pekerja.
“Terobosan baru seperti ini sangat penting, selain membantu negara juga membangun semangat gotong royong antar stakeholder perumahan termasuk pengembang dan perbankan swasta, untuk untuk berbaginomics bersama-sama menyukseskan program rumah bagi masyarakat kecil,” katanya.
Skema ini nantinya dirancang hampir serupa dengan FLPP pemerintah, baik dari sisi bunga maupun tenor pembiayaan.
“Kami sedang doakan dan upayakan,” ujarnya.
Jika berhasil direalisasikan, FLPP Swasta diyakini dapat menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor merupakan cara tercepat untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus membuka akses hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/gencarkan-program-3-juta-rumah-ara-siapkan-strategi-baru-lewat-flpp-swasta/
