Kementerian PKP Fokus Percepat BSPS dan Penataan Kawasan Kumuh di Kalimantan Barat

Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penataan kawasan kumuh di Kalimantan Barat. Tahun ini, Kalimantan Barat mendapatkan alokasi lebih dari 4.000 unit rumah swadaya.

“Dari jumlah tersebut, 2.166 unit merupakan usulan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus yang diakomodasi pemerintah,” kata Direktur Jenderal Kawasan Permukiman PKP, Fitrah Nur  dalam pertemuan kunjungan kerja Ketua Komisi V DPR di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (21/8/2025).

Program BSPS ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi lebih layak dan sehat. Menurut Fitrah, perbaikan rumah swadaya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, kenyamanan, maupun produktivitas.

Fitrah menyebut untuk BSPS di Kalbar, saat ini sudah masuk tahap verifikasi lapangan. “Mudah-mudahan pada Oktober dan November penyaluran bantuan sudah dapat dilakukan,” ujar Fitrah.

Selain BSPS, PKP juga menyiapkan penataan kawasan kumuh di Kabupaten Kubu Raya. Saat ini, penanganan siap dilakukan di Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, memperbaiki kawasan kumuh tidak hanya soal infrastruktur fisik seperti jalan lingkungan, drainase, atau sanitasi, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 

“Nanti kita lihat langsung ke lapangan, mudah-mudahan penataan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fitrah menjelaskan bahwa keberhasilan program Kementerian PKP tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi banyak pihak. Selain anggaran dari pemerintah pusat, sinergi pemerintah daerah melalui APBD, serta dukungan CSR dari swasta, sangat dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target. 

“Kami ingin terus berkolaborasi dalam program-program untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Semoga bisa bermanfaat dan mendukung program pemerintah,” tegasnya.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada 2025. Fitrah berharap alokasi untuk Kalimantan Barat dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak warga memiliki hunian layak.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya verifikasi lapangan untuk mencocokkan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyaluran bantuan program BSPS. 

“Karena terkadang di lapangan masih ada rumah layak yang masuk dalam daftar program BSPS. Untuk itu peran Kepala Desa juga harus ditingkatkan dalam proses verifikasi agar data BPS lebih akurat,” tegasnya.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyatakan pihaknya siap mendukung penataan kawasan kumuh di Desa Parit melalui APBD dan CSR. 

“Kubu Raya resmi ditetapkan sebagai lokasi penerima program peningkatan kualitas sanitasi rumah dan kawasan berdasarkan SK Dirjen Kawasan Permukiman No 128/KPTS/Dp/2025,” katanya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, dan Kepala BP3KP Kalimantan I Arifay Saini.