9,9 Juta Keluarga Belum Punya Rumah, 26 Juta Huni Rumah Tak Layak

Jakarta, propertyandthecity.com – Backlog perumahan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sebanyak 9,9 juta keluarga belum memiliki hunian tetap, sementara 26 juta lainnya masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Jumlah backlog sebanyak 9,9 juta keluarga belum punya rumah, lalu 26 juta tinggal di perumahan yang tidak layak huni,” ujar AHY dalam paparan Capaian Satu Tahun Kemenko Infrastruktur, Selasa (21/10/2025).

Menurut AHY, persoalan hunian tidak semata-mata terkait dengan jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga menyangkut pengelolaan tata ruang yang semakin kompleks, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk.

“Masalah mendasar adalah tata ruang, karena makin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang makin padat penduduk,” lanjutnya.

Paradoks antara Hunian, Industri, dan Ketahanan Pangan

AHY menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan, industri, dan ketahanan pangan. Ia menilai, konversi lahan produktif menjadi kawasan bisnis dan hunian sering kali menimbulkan paradoks yang sulit dihindari.

“Kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi daerah sering membuat kita terbentur dengan kepentingan untuk menjaga lahan agar tetap produktif sebagai kawasan pertanian, perkebunan. Kalau semua terkonversi ke area bisnis dan perumahan maka lahannya makin berkurang, padahal kita ingin ketahanan pangan, ada paradoks yang dilematis,” jelasnya.

Langkah Pemerintah Perkuat Akses Pembiayaan

Memasuki satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto, isu backlog perumahan tetap menjadi tantangan besar yang diwarisi dari periode sebelumnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran kini berupaya mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah, sekaligus mencari solusi atas keterbatasan lahan dan sinkronisasi tata ruang.

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah melalui peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), skema pembiayaan baru yang diharapkan dapat memperkuat sektor perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Program ini memperluas akses permodalan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil di bidang konstruksi serta menjadi bagian dari upaya mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, KPP merupakan pengembangan dari KUR Perumahan yang kini mencakup pembiayaan pembangunan maupun renovasi rumah. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp130 triliun untuk mendukung implementasinya, dengan rincian Rp113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).

Airlangga juga mengajak pemerintah daerah dan perbankan aktif mendorong penyaluran KPP agar pembangunan rumah rakyat semakin meluas sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja di berbagai daerah.