60 Keluarga Kuasai 48 Pesen Lahan RI, Dede Yusuf Desak Evaluasi HGU

RM.id Rakyat Merdeka – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ada 48 persen dari 55,9 juta lahan yang telah bersertipikat di Indonesia hampir setengahnya dikuasai oleh hanya 60 keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana status lahan tersebut saat ini?

Awalnya, Nusron menyinggung soal penyebab kemiskinan struktural di Indonesia. Dia menjelaskan ada kesalahan kebijakan yang terjadi di masa lampau.

Ada 48 persen dari 55,9 juta hektare itu hanya dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia,” ungkap Nusron dalam acara Diskusi Publik Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

Nusron memaparkan dari jutaan hektar lahan itu kalau dipetakan memang terdiri dari beberapa perusahaan. Namun, jika ditelisik lebih jauh, perusahaan itu hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia.

Kalau di-tracking siapa benefecial ownership-nya, itu hanya 60 keluarga,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Nusron tak merinci siapa saja keluarga yang dimaksud. Namun menurut dia, hal ini yang kemudian menjadi penyebab kemiskinan struktural di Indonesia. “Jadi bukan karena tidak mampu, tapi karena kebijakan adalah yang waktu itu belum berpihak,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyampaikan dari sekian juta bidang tanah memang dikuasai oleh segelintir individu. Sementara itu, kata dia, petani-petani Indonesia kekurangan lahan, rakyat kita ingin berproduksi kekurangan lahan, termasuk untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait lahan pertaniannya juga kekurangan lahan.

Nah lahan-lahan yang ada ini kan kebanyakan juga nggak semuanya diproduksi, hanya disimpan menjadi kolateral atau menjadi jaminan ke bank,” ujar Dede, Senin (14/7/2025).

READ Disambut Diaspora di Belgia, Prabowo Panen Doa untuk Masa Depan Indonesia

Dia menambahkan, pinjaman yang didapatkan, investasinya belum tentu di negeri sendiri. Menurut dia, bisa saja pinjamannya untuk investasi di negara orang. “Artinya pajak tidak masuk,” pungkas Dede.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyerahkan kepada Pemerintah untuk menindaklanjutinya. Dia mendukung apapun langkah Pemerintah untuk penguasaan pemilikan penggunaan lahan.

Agar lahan atau tanah makin berkeadilan,” ujar Zulfikar, Senin (14/7/2025).

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya Rakyat Merdeka dengan Dede Yusuf.
Selanjutnya