26,9 Juta Rumah di Indonesia Tak Layak Huni, Ini Penjelasan Maruarar

Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan masih terdapat sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperluas program renovasi rumah agar lebih banyak masyarakat dapat tinggal di hunian yang memenuhi standar kelayakan.

“Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni,” ujar Maruarar usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (28/10/2025), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Maruarar, tahun ini pemerintah menargetkan renovasi 45.000 rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Angka itu akan meningkat hampir sepuluh kali lipat pada tahun depan.

“Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45.000 tahun ini, tahun depan menjadi 400.000,” katanya.

Capaian Program Rumah Subsidi dan Serapan Anggaran

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga 28 Oktober 2025, serapan anggaran sektor perumahan telah mencapai 70 persen.

Selain itu, realisasi rumah subsidi juga menunjukkan hasil yang signifikan. Dari total kuota 350.000 unit, sebanyak 205.000 unit telah terserap.

“Per hari ini sekitar 205 ribu (rumah subsidi terserap),” ujarnya.

Maruarar menyampaikan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh kebijakan di bidang perumahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Arahan Presiden adalah menjalankan kebijakan yang pro rakyat,” tuturnya.

BPHTB dan PBG Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan, pemerintah kini tengah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai IMB juga telah digratiskan.

“Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para bupati, wali kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu,” ucapnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga terus menjaga suku bunga rumah subsidi sebesar 5 persen sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pun diperkuat untuk membantu warga yang rumahnya belum memenuhi standar kelayakan.